PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Mengubah
  1. PMK No. 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Mencabut
  1. PMK No. 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
  2. PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 181/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
    Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus
Mencabut sebagian
  1. PMK No. 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
    Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 23/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.06/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang lnstansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Angaran 2022
  2. PMK No. 67/PMK.06/2014 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.05/2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan