Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN
Download file:
PMK Nomor 100 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Download file:
PMK Nomor 262 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Mengubah
  1. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 183 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Download file:
PMK Nomor 249 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Download file:
PMK-11-PMK.07-2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata CaraPenyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Abstrak
Perumahan, Permukiman
Download file:
PMK Nomor 130 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran Tahun 2010
Abstrak
APBN Pendidikan
Download file:
PMK Nomor 200 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Mencabut
  1. PMK No. 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cra Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
Download file:
PMK Nomor 73 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan
Download file:
PMK Nomor 65 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pembebasan Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
Diubah dengan
  1. PMK No. 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
  2. PMK No. 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
Download file:
PMK 109 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan