Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010

Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

Download :
PMK Nomor 40 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Layanan Umum

Download :
16_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG – KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 16/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 227; https:jdih.kemenkeu.go.id : 12 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ABSTRAK:

Bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 79856/MPK.A/KU.02.02/2021 perihal Permohonan Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan BLU Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU Politeknik Manufaktur Bandung kepada pengguna jasa. Tarif layanan terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. BLU Politeknik Manufaktur Bandung dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur BLU Politeknik Manufaktur Bandung. pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa. BLU Politeknik Manufaktur Bandung dapat melakukan kerja sama operasional dan/ atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik. Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik. Perjanjian/kerja sama antara BLU Politeknik Manufaktur Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
14 HLM, Lampiran halaman 13-14.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2016

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Mencabut :

PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 95 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 130 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2018

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Mencabut :

PMK No. 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Download :
PMK Nomor 150 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.02/2010

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

Download :
PMK Nomor 141 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014

Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
2014 PMK 61.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2012

Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Download :
2012 PMK 127.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012

Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Diubah dengan :

PMK No. 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
PMK No. 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Mencabut :

PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah

Download :
2012 PMK 188.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.03/2012

Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu

Perpajakan

Download :
2012 PMK 238.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT