PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.04/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea
Mencabut
  1. KMK No. 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
  2. PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
Mencabut
  1. PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Dibayar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.011/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Mengubah
  1. PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 58/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Mengubah
  1. PMK No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 67/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan