Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.696 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 2/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan

Mencabut :

PMK No. 251/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan

Download :
107_PMK.05_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Mencabut :

PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download :
225~PMK.05_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organiasai Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Mengubah :

PMK No. 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Download :
229_PMK.01_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020

Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

PMK No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Pasal 8

Download :
92_PMK.03_2020Per.pdf

Abstrak

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – JASA KEAGAMAAN - KRITERIA

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 92/PMK.03/2020, BN.2020/NO.819, https:jdih.kemenkeu.go.id : 18 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir' dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 4, TLN No. 5271); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Ketentuan mengenai Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah,jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Jasa lainnya di bidang keagamaan meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2020.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2016

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
PMK 17_PMK.07_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Badan Layanan Umum

Download :
68_PMK.05_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

Download :
PMK Nomor 81 Tahun 2012.pdf

Abstrak

BANTUAN SOSIAL - BELANJA - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 81/PMK.05/2012, BN 2012/ NO 563; PERATURAN.GO.ID : 14 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan dana belanja bantuan sosial dan agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu mengatur ketentuan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, LN 4400); Keppres No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu No. 134/PMK.06/2005; Permenkeu No. 57/PMK.05/2007
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengalokasian Anggaran Belanja Bantuan Sosial; Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam Rangka Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial; Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial: penetapan penerima bantuan sosial, pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang, pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa; Tata Cara Pengajuan SPP, SPM, dan SP2D; Penyetoran Dana Belanja Bantuan Sosial dan Pembayaran Kembali atas Setoran Dana Belanja Bantuan Sosial: penyetoran dana belanja bantuan sosial, pembayaran kembali atas setoran dana belanja bantuan sosial; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
-
-
14 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2009

Tidak Dipungut Cukai.

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai

Diubah dengan :

PMK No. 163/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996 tentang Tidak Dipungut Cukai

Download :
PMK Nomor 237 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.06/2012

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Download :
PMK Nomor 88 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.05/2012

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 83/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama

Download :
PMK Nomor 39 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT