Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 488
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi, Pemerintah Daerah perlu membuat dan menyusun kebijakan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tertuang dalam rencana aksi daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis minawisata dengan menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 27 Th. 2007 stdd UU No. 1 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PermenKKP No. PER.12/MEN/2010; Permendagri No. 80 Th. 2015; Perda Kota Tanjungpinang No. 3 Th. 2017
PERWALI ini mengatur mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih; Rencana Aksi; Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; dan Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
83 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 54; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4326
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan intern yang efektif dan efisien dengan menerapkan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
c. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penilain Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengakomodir tentang penerapan manajemen risiko, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 60 Tahun 2008;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen No 120 Tahun 2018;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di setiap Perangkat Daerah.
Peraturan Walikota ini disusun bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta meminimalisasi dampak yang ditimbukan, meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengatur pengendalian tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Banjarbaru, yang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adanya kebijakan pemberian insentif dan disinsetif oleh Pemerintah D aerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
Bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat 2 huruf b dan Pasal 148 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui pemberian insentif dan disinsentif;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Dasar Hukum; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2021,
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Pemberian Insentif;
Pengenaan Disinsetif;
Objek dan Subjek pemberian dan pengenaan Disinsentif;
Kreteria Penerapan;
Tata cara pemberian insentif dan pengenaan Disinsentif;
Kewajiban;
Pencabutan Pemberian Insentif;
Sanksi Adminstrasi;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 98 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dijaga dan diselamatkan dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan arsip dan penyelamatan memori kolektif bangsa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu pengaturan pengelolaan Arsip Terjaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Sumber Arsip Dan Jenis Arsip Terjaga
Bab IV Pengelolaan Arsip Terjaga
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Tahun 2023 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efesien yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah, bahwa pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan Bab III Peran Serta Masyarakat Bab IV Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4), perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Prosentase Pemberian Pengurangan Pokok Retribusi PBG, Pembebasan Retribusi PBG, Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Prosentase Pemberian Pengurangan Denda Retribusi PBG, Pembebasan Denda Retribusi PBG, Pelaksanaan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi PBG dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Wali Kata Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 226)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1181
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 serta guna optimalisasi dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 53 Th. 1999; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; Perpu No. 2 Th. 2022; Permendagri No. 52 Th. 2011; Permenpan RB No. 35 Th. 2012; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai prinsip standar operasional prosedur; tujuan, sasaran, dan manfaat; jenis, format, dan dokumen standar operasional prosedur; tahapan standar operasional prosedur; pengawasan pelaksanaan; pengkajian ulang dan penyempurnaan; serta pelaporan hasil pelaksanaan SOP di lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kata Batam Nomor 31 Tahun 2012
39 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
