Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD NOMOR 16/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 9/A); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 7/B); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 8/A); Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
Ketentuan dalam Lampiran Ia diubah; Ketentuan dalam Lampiran II diubah; Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TIDAK ADA
7 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Serang.
UU No 25 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; PP No 97 Th 2014; Permendagri No 100 Th 2016; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja; 3. Kepegawaian; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2020
PERUBAHAN RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 25 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2016; Perwal Tangerang Selatan No 18 Th 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga dalam rangka perlindungan sosial
kepada masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah
antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah
Daerah Kota Banjarbaru perlu mengambil langkah-langkah
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019.
Langkah-langkah dalam rangka antisipasi dan
penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dilakukan dengan cepat, tepat, fokus dan terpadu
dengan cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan
Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi Dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penganggaran Hibah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah; Pelaporan dan Pertangungjawaban Hibah; Penganggaran Bantuan Sosial; Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial; Pelaporan dan Pertangungjawaban Bantuan Sosial; Tata Cara Pelaksanaan, Penatausaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Negeri
ABSTRAK:
Untuk efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PERMENDIKNAS No.69 Tahun 2009, PERDA KOTA TANGERANG No.11 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.23 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang alokasi dana Biaya Operasional Pendidikan pada jenjang SMAN dan SMKN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, meliputi besaran dana, penggunaan dana, penyaluran dan penarikan dana, pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dana, pembiayaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 16 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pertanian maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 perlu diubah. Penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016, meliputi : Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; dan Ketentuan Pasal 17 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Mengubah Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa peningkatan derajat kesehatan dapat dilaksanakan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan menjadi bagian dari upaya kesehatan yang harus dilaksnakan oleh Pemerintah daerah; bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan yang baik diperlukan pengaturan yang mempunyai kepastian hukum sebagai hukum positif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perwal tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
UU no 16 tahun 1950; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, program pembebasan biaya pelayanan kesehatan, persyaratan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25A Tahun 2016 dicabut.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022;
b. bahwa sebagai salah satu upaya dalam perbaikan Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022 perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Payakumbuh;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional yang digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan
rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022
Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Waiikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tabun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 42) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2022
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
