Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS/BADAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas,profesionalisme, dan kinerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas/Badan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018
Keputusan Walikota Tentang Perubahan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas/Badan
-
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 65; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4343
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 78, Pemerintah Kota Surabaya memberikan keringanan bagi masyarakat khususnya penghuni rumah susun berupa penghapusan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran yang diatur dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabayan No 15 Tahun 2012;
Perda Kota Surabaya No 1 Tahun 2022;
Perwali Surabaya No 73 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi izin pemakaian rumah susun yang terutang dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.
Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa daJam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun pedoman teknis tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Barang MilikDaerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEMUSNAHAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 65, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 65
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota Pariaman setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
a. bagian umum dan keuangan;
b. bagian persidangan dan perundang-undangan; dan
c. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 65 Tahun 2023
9 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Internal (Hospital Bylaws) RSUD Kota Baubau
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) RSUD Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaim telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan untuk mengatur hubungan , hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dari ihak Rumah Sakit dan Staf Medis Fungsional maka perl ditetapkan Peraturan Internal (hospital bylaws) Rum Sakit sebagai acuan dalam
melaksanakan penyeleng araan Rumah Sakit;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kata Baubau Nomor 5 un 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor
2 Tahun 2021, Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi
bersifat teknis dalam p ngelolaan keuangan, dan barang
milik Daerah serta epegawaian, menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja umah Sakit Umum Daerah Kota
Baubau telah ditetap berdasarkan Peraturan Wali Kota
Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2023, maka Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu direvisi;
d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota t tang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republl Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang Nomor 2 I ahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi! Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone1 ia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi I Nornor 6322);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Keseha Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuh Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Keseha Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/
2008 tentang Standar PeIayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
01.07 /MENKES/ 1128/ 2022 tentang Standar Akreditasi
Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Penetapan Runr Sakit Umum Daerah Kota
Baubau sebagai badan Layanan Umum Daerah (Lembaran
daerah Kota Baubau Tahu 2015 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kata Baub u Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Keduduk , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III IDENTITAS RUMAH SAKIT
BAB IV VISI DAN MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN DAN STRATEGI
BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT
BAB VI HAK DAN KEWAJlBAN RUMAH SAKIT
BAB VII AKREDITASI RUMAH SAKIT
BAB VIII PERATURAN UMAH SAKIT
BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN , EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB X TUNTUTAN UMUM
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII KETENTUI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
146
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2023 No.65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
anggota Satuan Pelindungan Masyarakat serta untuk
menunjang peran, tugas dan fungsi anggota Satuan
Pelindungan Masyarakat dalam upaya menjaga
keamanan ketertiban serta pelindungan masyarakat
maka perlu diberikan Honorarium sebagai penunjang
dalam melaksanakan tugasnya serta;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf e
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan
Masyarakat, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
berhak mendapatkan biaya operasional dalam
pelaksanaan tugas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis
Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan
Pelindungan Masyarakat;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
yang meliputi
Pemberian Honorarium, Mekanisme Usulan Penerima Honorarium, Penyaluran Honorarium, Pendanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Koperasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Koperasi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; PP No. 7 Tahun 2021; Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018; Permenkop UKM No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permenkop UKM No. 5 Tahun 2019; Permenkop UKM No, 9 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2022
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Pengawasan Koperasi Bab III Objek Pengawasan Koperasi Bab IV Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Bab V Pemberian Sanksi Bab VI Rehabilitas Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
