Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa terkait penyisihan dan pencadangan dana bergulir belum diatur dalam Perwali No 11A Tahun 2014 tentang Kebijakan AKuntansi Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 11A Tahun2 014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta;
Uu no 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Uu No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015.
Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2014 diubah.
116 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 13 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cilegon
ABSTRAK:
Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air minumperlu menyusun Rencna Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cilegon
UU No 15 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2005; PP No 42 Tahun 2008; PP RI No 122 Tahun 2015; PerMen PU No 18/PRT/M/2007; PerMen Dalam Negeri No 23 Tahun 2006; Permen PU No 01/PRT/M/2009; PerMen PU No 18/PRT/M/2012; PerMen PU No 01/PRT/M2014; PERDA No 8 Tahun 2002; PERDA no 3 TAhun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3. Susunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 13 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN/9/2OO4 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
SKPD dengan Peraturan Walikota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O1O-2O14;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja clan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/135/M.PAN /9 /2OO4 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 16);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2012.
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Santunan mKematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera yang berlaku pada saat meninggal dunia.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007.
Materi Pokok: Penerima Santunan, Persyaratan dan Tata Cara, Besaran Santunan, dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang tata Cara pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu
TATA CARA - PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN - PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu
ABSTRAK:
Tata cara pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin/kurang mampu telah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan
Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 77 Th 2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2013; Perda Kota tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 4 Th 2018; Perwal Tangerang Selatan No 23 Th 2019.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 13 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Sawahlunto tahun 2015 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 13 Tahun 2014
PERWALI Kota Yogyakarta No. 74 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Belanja Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu
diberikan Pemberian Penghargaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan ini memuat ketentuan pemberian penghargaan bagi Ketua RT dan Ketua RW; penyaluran; kegiatan; besarnya pemberian penghargaan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2014.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
