Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Desa Sermaf Di Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan untuk
mendorong Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di
Desa Tubyal Kecamatan Pulau-Pulau Kur, perlu menetapkan
Dusun Sermaf menjadi Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota
Tual. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka sambil menunggu Penetapan Peraturan Daerah,
pelaksanaannya diatur dengan dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 27 Tahun 2006; Permendagri Nomor 28 Tahun 2006; Permendagri Nomor 29 Tahun 2006; Permendagri Nomor 29 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2006; Permendagri Nomor 4 Tahun 2007; Permendagri Nomor 35 Tahun 2007; Permendagri Nomor 51 Tahun 2007; Permendagri Nomor 66 Tahun 2007; Permendagri Nomor 66 Tahun 2007; Permendagri Nomor 67 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tual Nomor 47 Tahun 2009.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Dusun Sermaf menjadi Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 604
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai swadaya dan gotong royong serta pemberdayaan masyarakat,dipandang perlu menginisiasi sebuah kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan berdasarkan semangat kebersamaan,kesadaran dan keterpaduan dalma membangun lingkungan dengan motivasi dan menggali rasa tanggung jawab bersama;
b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya semangat membangun yang tinggi dengan menumbuhkan prakarsa gotonh royong dan pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu adanya Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan ( Gardu Pembangunan)
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 54 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP Tahun 2006; PP RI No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PerPres RI No 15 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 21 Tahun 2005; PerMen Dalam Negeri No 42 Tahun 2005; PerMen Dakam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 32 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 19 Tahun 2006; PERDA Kota Cilegon No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Cilegon No 11 Tahun 2012; PERWALi Cilegon No 29 Tahun 2014; PERWALI Cilegon No 33 TAhun 2015; PERWALI Cilegon No 34 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Prinsip Dan Pendekatan Gardu Pembangunan; 4. sasaran Dan Lokasi Gardu Pembangunan; 5. Lembaga/Badan Yang Mengelola Gardu Pembangunan; 6. Prioritas Kegiatan gardu Pembangunan; 7. Metode Pelaksanaan Gardu Pembangunan; 8. Sumber Dana Dan Penganggaran; 9. Pengalokasian Dan Mekanisme Pencairan Dana Serta Biaya Operasional Gardu pembangunan; 10. Pajak; 11. Pengendalian Dan Pengawasan; 12. Monitoring,Evaluasi, Dan Pelaporan; 13. Sanksi; 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Palembang perlu
menyiapkan rumah singgah bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan pelayanan
sementara agar mampu memberikan perlindungan kepada
penyandang kesejahteraan sosial
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaran Rumah Singgah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 39 Tahun 2012; Perda No 12 Tahun 2013;Perwali No 51 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Penyelengaraan Rumah Singgah ,Tata Cara Pelayanan ,Tata cara Rujukan da Pemulungan ,Pembiayaan ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
7 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat guna mewujudkan Kota Banda Aceh yang tenteram dan tertib, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; Qannun Aceh No. 11 Tahun 2013; Qanun Kota Banda Aceh No. 10 Tahun 2004; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2004; Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tertib Bangunan, Tertib PKL, Tertib Usaha, Tertib Reklame, Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Parkir, Tertib Sosial, Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Tertib Kebersihan dan Keindahan, Tertib Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD Dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan terkahir dengan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam pelaksanaanya diperlukan perubahan Atas Peraturan Walikota dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.17 Tahun 2013 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No. 58 Tahun 2005
;8.PP No.71 Tahun 2010;9.PP No.2 Tahun 2012 ;10.PP No.27 Tahun 2014 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.32 Tahun 2011 ;13.Perda No.8 Tahun 2016 ;14.Perda No. 2 Tahun 2016
;15.Perwal No.102 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 16
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 11/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
a. Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan;
b. Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
c. Pengisian dan verifikasi serta pendaftaran SPPL;
d. Penyusunan, penilaian, dan Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta perubahan rekomendasi UKL-UPL untuk perubahan izin lingkungan; dan
e. Pembinaan kinerja penatalaksanaan UKL-UPL dan SPPL.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
67 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
