Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007 - 2027
ABSTRAK:
bahwa wllayah pesisir sebagian daerah peralihan antara ekoslstem
darat dan laut memiliki keragaan potensi sumber daya alam yang
tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi
pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta
merupakan lahan usaha dan investasi bagi para pemilik modal; bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus disusun secara sistematis
dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat sekita dan aspek-aspek pelestarian: bahwa berdasarkan pertimbanban sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Undang Undang Nomor 16 ,lahun 1950; Undang- Undang Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Rencana Strategis Pengelolaan ~layah Pesisir.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
165 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan
reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas,
sebagaimana diamanatkan . dalam lnstruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota
Magelang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kata Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang
Tahun 2007-2010;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010 secara keseluruhan terdiri dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
31 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahl Nomor ·54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2007.
54 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengeluaran - Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 masih dalam proses
pembahasan bersama Pemerintah Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang,
sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan, maka
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap mendahului penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang bersifat tetap mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan besaran kebutuhan dana setiap bulannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (JARING MILENIUM) Kepada Nelayan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian
Pinjaman Alat Tangkap lkan ( Jaring Milenium ) kepada nelayan agar
berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota ;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006;
Peratran Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan , prosedur dan bentuk pengguliran dana, kewajiban peminjam, pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2007.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa agar pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kota Magelang yang dibiayai darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan
prisip persaingan sehat, transparan, terbuka dan
perlakuan yang adll bagl semua pihak, sehlngga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari
segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan
masyarakat, dipandang perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wallkota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Magelang diblayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 031 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan keserasian,
keterpaduan dan keberhasilan serta Tertib
Administrasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2008 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabilitas, diperlukan adanya
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2008; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman
dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, maka perlu
menjabarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 dapat berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan· .Yang berlaku, perlu
menetapkan Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2008; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Keppres No 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2007.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
