Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II Dan Lampiran IV Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian oleh Pemerintah, dipandang perlu
merubah Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009
Pengawasan - Magang - Di - Lingkungan - Pemerintah - Kota - Tasikmalaya
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD Tahun 2009 No.259
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga mencapai sasaran dan berhasil guna, dipandang perlu adanya pengawasan internal yang profesioal dan proporsioanal dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kota Tasikmalaya, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 2008; Permen PAN No. PER/04/.PAN/03/2008; Permen PAN No. PER.05/M.PAN/03/2009; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pengawasan Magang Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengawasan Intern; Aparat Pengawas Inspektorat; Kode Etik dan Standar Audit; Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Operasional Pengawasan; Pembinaan Internal Aparat Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2009.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa Bakti 2004 - 2009
ABSTRAK:
bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti
2004 - 2009, setelah menyelesaikan tugasnya
dengan baik perlu diberikan uang jasa pengabdian; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran uang jasa pengabdian, pembayaran dan pencairan uang jasa pengabdian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa cialam rangka meeksanalen ketentuan Pasal 9 Peratinn Dearth Kota 8anjarbaru Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pertangsgunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. diperlulcan pengaturan
lenh lanlut mengenal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tabun
Anggaran 2008; ahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam hung' a, pedu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Marna 12 Tahun 1935; UndangOrdang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Urclang Noma 21 Tahun 1997; Undang-Undang Noma 9 Tabun 1999; Undang-Undang Noma 2E Tahun 1999; Undang-Undang Noma 17 Tabun 2003; Undang-Undang Norm! Tahun 2004; Undang-Undang Nornor10 Tahun 2004; Undang-Undang Norco 15 Tahun 2004; Undang-Undang Mon 25 Tahun 2004; Undang-Urdang Noma 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nornor33 Tahun 2004; Perativan Pemerintah Noma 65 Tabun 2001; Peraturan Pemerintah Promo( 66 Tabun 2001; Peraturan Pemerintah Honor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; .Perattiran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemedntah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan PernerIntah Nornor 65 Tabun 2005; Peraturan P.n,crintah Noma 79 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah hornet 8 Tabun tw6; Peraturan PemerIntah Nomor 38 Tabun 2007; Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007; Peralumn Menteri Datam Negev Norm. 13 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tatum 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru homer 5.Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Penjabran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang berisi; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2009.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Pengunaan Bahan Bakar Gas (BBG)
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan PP No. KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian BBG pada Kendaraan Bermotor, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang semakin meningkat pencemaran udara, sehingga dapat mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kesehatan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 tahun 2004; Perda No. 10 tahun 2005; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengaturan penggunaan BBG, pemakaian, BBG, keselamatan, pasokan dan infrastruktur BBG, sarana penunjang penggunaan gas pada kendaraan bermotor, pelaksanaan dan sosialisasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2009.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 19 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan mutu kinerja agar tujuan
instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan
efisien dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan
menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Ungkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009.
68 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
