Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Magelang, maka perlu ditetapkan hari dan jam kerja dalam satu
minggu; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Hari
dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Hari kerja bagi seluruh Jnstansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2009.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi atas pelal<.sanaan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 tentang
tugas dan fungsi Kecarnatan dan Kelurahan Kota
Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nornor 37 Tahun 2008 tentang
Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan , Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 18 huruf a dan huruf b.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Belanja Kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan MbBS SD/Ml pada Dinas Pendidikan serta Kegiatan Kewirausahaan pada Kelurahan Kota Magelang Setelah Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa T engah Nomor: 903 I 17045
tanggal 28 Agustus 2009, Pemerintah Kola Magelang diberi Alokasi
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dalam Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 berupa Bantuan Sarana
Prasarana yang ditetapkan penggunaanya untuk menunjang kegiatan
Kewirausahaan Kelurahan dan Bantuan Pendidikan yang dipergunakan
untuk menunjang kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan
Managemen Berbasis Sekolah SD/Ml; bahwa mengingat Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang T ahun
Anggaran 2009 telah ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bahwa untuk pengeluaran belanja
kegiatan dimaksud harus dilaksanakan. Oleh karena itu agar dalam
pelaksanaanya dapat benalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang N_omor 25 Tahun 2004; Undan~-Undang No~or 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nom?r 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Oaerah Kata Magelang Nomor 9 Tanun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa T engah kepada Pemerintah
Kota Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa Camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga
melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota berdasarkan
pada kriteria eksternalitas dan efisiensi;
b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan wewenang sebagaimana
dimaksud huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan
Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan yang dilimpahkan kepada camat, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan
berhasil guna secara optimal. dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis pada
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 34 Tahun 2009
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - TUGAS DAN FUNGSI
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang
tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undar.ig Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomoi 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturc:n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
Peraturan Walikot.a Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 diubah.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2009
PERWALI Kota Banjar No. 1a Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2009/33 SERI D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
