PENGABSAHAN - TERHADAP - KEGIATAN - BANTUAN - BIAYA - PENDIDIKAN - BAGI - GURU - DAN - TENAGA - KEPENDIDIKAN - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - DINAS - PENDIDIKAN
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 130, BD 2021/130
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengabsahan Terhadap Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan bantuan biaya pendidikan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PNS di lingkungan Disdik telah tertuang dalam Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2021 Dan kegiatan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud telah direalisasikan yang memerlukan dasar keabsahannya Dan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang berupa penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya maka perlu menetapkan Perwali.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2021; Perwali Bandung No. 29 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwali Bandung No. 108 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Dan Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2012.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Walikota selaku Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Walikota, sebagaimana yang disebutkan, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah juga membantu Walikota dalam membina hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 130 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 130 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor
445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD
Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPT
Puskesmas mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan
dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan
praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna, perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif layanan kesehatan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
38 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 130 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah pada Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah R. Syamsudin, S.H.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 131, BD Tahun 2022 Nomor 133
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban melaksanakan jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pendidikan serta dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu memberikan bantuan operasional; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang antara lain menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan operasional sekolah/pendidikan kepada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab III Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Bab IV Besaran Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan Bab v Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab VI Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Bab VII Penatausahaaan dan Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi Bab IX Pembiayaan Bab X Penentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2015
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
