Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas belanja daerah yang bersumber dari Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari (APBD) Tahun
Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2013;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2012 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2012 Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 30).
Ketentuan Pasa l 27 diubah
Pasal 133 diubah
Diantara ketentuan Pasa l 133 dan Pasal 134 d isisipkan satu Pasial baru yakni Pasa 133a
Pasal 134 diubah
Diantara K etentu an Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan satu Pasa baru yaitu Pasal 134a
Ketentuan Pasa 201 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
22
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomot 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 23 ayat (1), programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 43 Tahun 2009, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permen PAN No. PER/02/M.PAN/2/2008. Permen PAN No. PER/19/M.PAN/10/2008, Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2009, Peraturn Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegwaian Negara No. PB.01/MEN/2009 dan No. 14 Tahun 2009, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwali No. 1 Tahun 2009, Perwali No. 15 Tahun 2012.
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
47 halaman, 42 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 17 Tahun 2013
PERWALI Kota Blitar No. 18 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 134 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 162 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa mekanisme penggunaan dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga ;
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 11 tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar
Mengatur mengenai kriteria penggunaan belanja dana tidak terduga, penganggaran belanja tidak terduga, dan tata cara penggunaan barang dan jasa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman + 7 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 17 Tahun 2013
PERWALI Kota Bitung No. 47 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota
Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pengelolaan rumah susun sederhana sewa, kepenghunian, penyewaan ruang bukan hunian, tarif sewa, pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan rusunawa, penambahan bangunan dan komponen bangunana rusunawa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
45 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomoor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Keluarahan Di Kecamatan Setu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 73 Tahun 2005; PP no 6 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 4 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 53 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/MENKES/PER/IX/2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan, dan fungsi; standar pelayanan minimal bidang kesehatan; pengorganisasian standar pelayanan minimal bidang kesehatan; pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2013.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih,
berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki
integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diperlukan
peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerinth Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Prinsip Dasar; Etika PNS; Majelis Kode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Rehabilitasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 17 Tahun 2013
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat, mempunyai dampak terhadap gerak operasional angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang sehingga tarif angkutan penumpang umum perlu disesuaikan.
b. bahwa penyesuaian tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kota Tangerang;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.32 Tahun 2004;3.UU No.38 Tahun 2004;
4.UU No.22 Tahun 2009;5.Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007.
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
