Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15
Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis dinas dan badan Kota Banjarmasin,
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 68 Tahun 2012 dipandang perlu
dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan;
bahwa penataan kembali kelembagaan Unit
Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Kota Banjarmasin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus Daerah Pasar Palembang Jaya
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pengelolaan perusahaann menuju profesionalisasi kepengurusan Perusda Pasar Palembgng Jaya, perlu merubah dan menyesuaikan Perwali No. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan (Penghasilan) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 32 huruf a dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasaar Palembang Jaya, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka perlu menetapkan besaran penghasilan pengurus perusda Pasar Palembang Jaya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus Daerah Pasar Palembang Jaya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2013.
Mencabut Perwali No. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan (Penghasilan) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 47 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, dan berdasarkan evaluasi
terhadap penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru, maka dipandang perlu melakukan perubahan
atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; PeraturanDaerah Kota Banjarbaru Nomor 11
Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 47 Tahun 2013
PERWALI Kota Depok No. 44 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.88 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 47 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 34 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2013, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tugas Dan Kewajiban Walikota, Camat Dan Lurah, Pembentukan Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Keanggotaan, Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pengawasan Dan Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 47 Tahun 2013
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 104A Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Untuk Sarana Ibadah Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
