Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

Menemukan 30.545 peraturan dalam 0,147 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERWAL-071-TAHUN-2016-TEN...T-LAB-LINGKUNGAN.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis LaboratoriumLingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
peraturan ini mengenai pembentukan , kedudukan , susunan organisasi , tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan pada dinas lingkungan hidup . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; pembentukan ; kedudukan , susunan organisasi dan tugas ; kelompok jabatan fungsional ; tata kerja ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL 71 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwali No. 71 Tahun 2016.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - KETENTUAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, Berita Daerah Nomor 329

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA

ABSTRAK:

Dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel sehingga perlu dilakukan perubahan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima
UU No. 28 1999, UU No. 13 2002, UU No. 17 2003, UU No. 15 2004, UU No. 33 2004, UU No. 12 2011, UU No. 5 2014, UU No. 23 2014, UU No. 30 2014, PP No. 6 1988, PP No. 58 2005, Permendagri No. 11 2011, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permendagri No. 80 2015, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nomor Per-21/PB/2008, Pergub NTB No. 01 2009, Pergub NTB No. 090-1Tahun 2015
Perda ini berisi 2 pasal. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 204) diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 71 TAHUN 2016 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA
-
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertaniann Dan Perikanan Kota Pontianak

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Pontianak No. 87 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

Download file:

PERWALI-NO-71-TAHUN-2016-...N KOTA PONTIANAK.pdf

PERWALI-NO-71-TAHUN-2016-LAMPIRAN.pdf

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD.2016/NO.71, TBD No.71, LL KOTA PONTIANAK: 32 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertaniann Dan Perikanan Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2016, Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016, Permen-KP No.. 26/Permen-KP/2016, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, Tata Kerja, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK
33

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Cirebon No. 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 24 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Download file:

PERWAL712016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Singkawang No. 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

Download file:

PERWALI-NO-70-TAHUN-2016-ocr.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2016/NO.70, TBD No.70, LL kota Singkawang: 15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu membentuk peraturan walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.38 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; kedudukan; susunan organisasi; tugas dan fungsi; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Jabatan Perangkat Daerah; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
15 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Pontianak No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

Download file:

PERWALI-NO-70-TAHUN-2016-...WASAN PERMUKIMAN.pdf

PERWALI-NO-70-TAHUN-2016-LAMPIRAN.pdf

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2016/NO.70, TBD No.70, LL KOTA PONTIANAK: 27 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2016, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, Tata Kerja, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK
28

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Palembang No. 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang

Mencabut

Bab II Bagian Keduabelas Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang

Download file:

PERWAKO-70-2016.pdf

kedudukan-organisasi-tugas-tungsi-tata-kerja-dinas

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2016/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Keduabelas Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
14 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Download file:

Perwal No 70 Tahun 2016 t... Kota Yogyakarta.pdf

KOTA YOGYAKARTA– DINAS KESEHATAN – SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2016/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Kesehatan bertugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA PALOPO

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 70 Tahun 2016.pdf

PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, LK.2016/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistic melalui suatu system pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyelenggaraan dan Petunjuk Telmis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KOTAPALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 1. Kota adalah Kota Palopo 2. W alikota adalah W alikota Palopo 3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo; 7. Program Pendidikan Gratis adalah program pemerintah Kota Palopo untuk membebaskan atau meringankan biaya peserta didik pendidikan Dasar tanpa mengurangi peran serta masyarakat; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo; 9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Satuan Pendidikan Dasar; 10. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan satuan pendidikan Dasar untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan; 11. Sarana adalah fasilitas pembelajaran yang dapat dipindah-pindah; 12. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah / madrasah; 13. Perabot adalah sarana pengisi ruang; 14. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas; 15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsnawiyah atau bentuk lain yang sederajat; 3 16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan; 1 7. Pendidik adalah tenaga prof esional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai basil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada satuan pendidikan Dasar; 18. Tenaga Kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan Dasar; 19. Insentif Pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan NON PNS yang menerima tunjangan profesi dan dibayar berdasarkan kelebihan jam mengajar serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus Non PNS dibayar berdasarkan jam mengajar/perminggu untuk perhitungan satu bulan; 20. lnsentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru Kelas, Kepala Tata Usaha, Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis, Pembantu Bendahara Barang, Pegawai Tata Usaha atau Tenaga Administrasi Sekolah/Operator, Kepala/Pengelola Laboratorium, Kepala/Pengelola Perpustakaan, tenaga pengamanan sekolah, Bujang Sekolah atau Cleaning Service; 2 1. Profil Sekolah adalah gambaran tentang peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan rombongan belajar yang menjadi dasar pengalokasian dana Pendidikan Gratis; 22. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan basil belajar peserta didik; 23. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau sebagai penyelesaian dari suatu satuan pendidikan; 24. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyedian pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BABII TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan Program Pendidikan Gratis, adalah: a. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah; b. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global; d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. 4 Pasal 3 Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar se-Kota Palopo. BAB Ill PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Proses Penyusunan Proftl dan Penetapan Alokasi Dana Paragraf 1 Proses Penyusunan Proftl Pasal 4 Penyusunan profit sekolah/madrasah dilakukan dengan prosedur: ( 1) Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo menyiapkan dan menyampaikan format Profil Sekolah/madrasah ke setiap sekolah/madrasah sebelum awal tahun pelajaran baru; (2) Tim Pengelola Sekolah/madrasah menyampaikan Profil Sekolah/madrasah ke Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo paling lam.bat awal bulan Agustus dalam rangkap 2{dua); (3) Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo melakukan rekapitulasi data Profil sekolah/madrasah dan selanjutnya menjadi bahan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan pendidikan gratis; Paragraf2 Penetapan Alokasi Dana Pasal 5 (1) Penetapan alokasi dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran berjalan tiap sekolah/madrasah didasarkan pada data profil sekolah Tahun Pelajaran sebelumnya; (2) Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo melakukan verifikasi data jumlah siswa, sebagaimana tercantum dalam data profil; (3) Atas dasar profil sekolah/madrasah Tim Pengelola Program Bantuan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar menyusun alokasi dana Program Bantuan Pendidikan Gratis untuk setiap sekolah/madrasah; (4) Alokasi dana Program Bantuan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar untuk SD /MI, dan SMP /MTs dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah bantuan Pendidikan Gratis adalah paling banyak SOo/o (lima puluh per seratus) dari dana BOS/persiswa/tahun dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. b. Biaya personalia dalam bentuk insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah prioritas dalam program Pendidikan Gratis. (5) Dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasional satuan pendidikan tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka diterapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana Pendidikan Gratis minimal sebanyak 60 peserta didik, baik untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs. 5 Bagian Kedua Proses Penyaluran, Pertanggungfawaban dan Pengembalian Dana Paragraf 1 Proses Penyaluran Pasal 6 (1) Dana Pendidikan Gratis yang diterima sekolah/madrasah disimpan dalam rekening giro atas nama sekolah bukan atas nama pribadi. (2) Penyaluran dana Pendidikan Gratis ke sekolah/madrasah menggunakan mekanisme Penggantian Uang (GU). (3) Pada awal Tahun Anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) memberikan Uang Persediaan (UP) ke Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan menyalurkan ke sekolah/madrasah dalam bentuk uang panjar. (4) Uang Persediaan (UP) bagi sekolah tidak akan disalurkan jika sekolah/madrasah belum menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran berjalan dan struktur pengelola pendidikan gratis sekolah/madrasah yang telah diverifikasi oleh pengelola program Pendidikan Gratis. (5) Sekolah/madrasah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. (6) Laporan pertanggungjawan keuangan yang dibuat sekolah/madrasah sebesar dengan uang panjar, atau kurang dari uang panjar, atau melebihi dari uang panjar yang diterima. (7) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Pendidikan memprosesnya dan menyampaikan ke BPKAD untuk dimintakan kembali penggantian dana yang telah digunakan sekolah/madrasah. Paragraf2 Pertanggungjawaban dan Pengembalian Dana Pasal 7 (1) Pada akhir tahun anggaran, sekolah/madrasah mempertanggung jawabkan uang panjar yang diterima pada awal tahun anggaran dalam bentuk SPJ-Nihil. (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak digunakan atau tidak dapat di-SPJkan hingga akhir tahun anggaran, dikembalikan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). BABIV PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal 8 Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Gratis terdiri atas : a. Biaya Operasional Personalia meliputi ; 1. Insentif Bulanan Tenaga Kependidikan; 2. Insentif kelebihan jam mengajar Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi dan; 3. Insentif mengajar Guru Non PNS yang tidak menerima tunjangan profesi. b. Biaya Operasional Non Personalia meliputi ; 1. Biaya alat tulis sekolah (ATS); 2. Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP); 3. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan; 4. Biaya daya dan jasa; 5. Biaya transportasi/ perjalanan dinas; 6. Biaya konsumsi; 7. Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler; 8. Biaya Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan; 9. Biaya pelaporan. Pasal 9 (1) Biaya operasional personalia dalam bentuk Insentif Bulanan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1, terdiri atas ; a. Insentif bulanan tenaga kependidikan SD/MI/ perbulan, sebesar: 1. Kepala Sekolah paling banyak Rp 350.000,- 2. Guru Kelas atau Wali Kelas paling banyak Rp 300.000,- 3. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis paling banyak Rp 300.000,- 4. Pembantu Bendahara Barang Sekolah paling banyak Rp 300.000.- 5. Tenaga Administrasi Sekolah/Operator Sekolah paling banyak Rp 300.000,- 6. Pengelola Perpustakaan paling banyak Rp300.000,- 7. Tenaga Pengamanan Sekolah paling banyak Rp 500.000.- dan 8. Bujang Sekolah atau Cleaning Service paling banyak Rp 500.000.- b. lnsentif tenaga kependidikan SMP /MTs perbulan sebesar: (1) Kepala Sekolah paling banyak Rp 350.000,- (2) Wakil Kepala Sekolah paling banyak Rp 300.000, (3) Wali Kelas paling banyak Rp 300.000,- (4) Kepala Tata Usaha paling banyak Rp 300.000,- (5) Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis paling banyak Rp 300.000,- (6) Pembantu Bendahara Barang Sekolah paling banyak Rp 300.000. (7) Staf Tata Usaha paling banyak Rp 300.000,- (8) Kepala/staf pengelola Perpustakaan paling banyak Rp 300.000. (9) Kepala Laboratorium/pengelola Laboratorium paling banyak Rp 300.000,- (lO)Tenaga Pengamanan Sekolah paling banyak Rp 500.000.- dan 7 (1 l)Bujang Sekolah atau Cleaning Service paling banyak Rp 500.000.- (2) Biaya operasional personalia dalam bentuk Insentif kelebihan jam mengajar Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2, adalah paling banyak Rp 15.000.-(Lima belas ribu rupiah) perjam/minggu untuk dihitung sebagai insentif satu bulan. (3) Biaya operasional personalia dalam bentuk Insentif mengajar Guru Non PNS yang tidak menerima tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3 adalah paling banyak Rp 25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) perjam/minggu untuk dihitung sebagai insentif satu bulan. Pasal 10 (1) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya alat tulis sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah, proses belajar dan penilaian hasil belajar dan kegiatan lainnya yang tidak dibiayai sumber anggaran lainnya. (2) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 adalah biaya untuk pengadaan bahan yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang dan tidak dibiayai sumber anggaran lainnya yaitu : a. Bahan-bahan praktikum IPA, b. Bahan-bahan praktikum IPS, c. Bahan-bahan praktikum bahasa; d. Bahan-bahan praktikum komputer; e. Bahan-bahan praktikum ketrampilan; f. Bahan-bahan olah raga; g. Bahan-bahan kebersihan; h.Bahan-bahan kesehatan dan keselamatan dan; i. Tinta stempel, toner/tinta printer. (3) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3 adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar serta kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran lainnya. (4) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya daya dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 adalah Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang · yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air serta kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran lainnya. (5) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya transportasi/perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5 adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota serta kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran lainnya; (6) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya konsumsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6 adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, 8 perlombaan di sekolah/m adrasah serta kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran lainnya; (7) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 7 adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler yang tidak dibiayai sumber anggaran lainnya seperti : a. Pramuka; b. Palang Merah Remaja (PMR); c. Unit Kesehatan Sekolah (UKS); d. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR); e. Olah raga; f. Kesenian; g. Lomba bidang akademik; h. Perpisahan kelas terakhir dan; i. Pembinaan kegiatan keagamaan. (8) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 8 adalah biaya untuk pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan seminar, diklat, kursus, atau kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran lainnya; (9) Biaya operasional nonpersonalia dalam bentuk Biaya pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 9 adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang dan tidak dibiayai sumber anggaran lainnya. Pasal 11 (1) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat oleh Tim Pengelola sekolah/madrasah bersama dengan Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pasal 12 Sekolah/madrasah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah/madrasah agar kegiatan pendidikan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standard Nasional Pendidikan. Pasal 13 Sekolah/madrasah dilarang membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam program BOS atau sumber pembiayaan lainnya. 9 Bagian Kedua Prinsip Penetapan Waldl Kepala Sekolah, Pemberian Jam Mengajar Guru Non PNS dan Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah/Madrasah Pasal 14 (1) Pada tingkat SD/MI tidak diperkenankan mengangkat wakil kepala sekolah. (2) Pada tingkat SD/MI jumlah tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, tenaga pengamanan, dan cleaning service/bujang adalah sebagai berikut: a. Sekolah denganjumlah rombel 1-6 sebagai berikut: 1. Pembantu bendahara dan pembantu bendahara barang masingmasing 1 (satu) orang. 2. Tenaga administrasi non PNS sebanyak 1 (satu) orang. 3. Staf pengelola perpustakaan non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 4. Tenaga Pengamanan non PNS paling banyak 2 (dua) orang dan, 5. Bujang/Clenaning Service non PNS paling banyak 1 (satu) orang. b. Sekolah dengan rombel lebih dari 7 sebagai berikut: 1. Pembantu bendahara dan pembantu bendahara barang masingmasing 1 ( satu) orang. 2. Tenaga administrasi non PNS paling banyak 2 (dua) orang. 3. Staf pengelola perpustakaan non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 4. Tenaga Pengamanan non PNS paling banyak 2 (dua) orang dan, 5. Bujang/Clenaning Service non PNS paling banyak 1 (satu) orang. (3) Pada tingkat SMP/MTs, dan syaratjumlah wakil kepala sekolah adalah: a. Sekolah/Madrasah dengan jumlah rombel 1-9 paling banyak 1 (satu) wakil kepala sekolah. b. Sekolah/Madrasah dengan jumlah rombel 10-18 paling banyak 2 (dua) wakil kepala sekolah. c. Sekolah/Madrasah dengan jumlah rombel lebih dari 18 paling banyak 3 (tiga) wakil kepala sekolah. (4) Pada tingkat SMP/MTs, dan jumlah tenaga administrasi dan tenaga kependidikan non PNS lainnya, adalah sebagai berikut: a. Sekolah/Madrasah denganjumlah rombel 1-9 sebagai berikut: 1. Pembantu bendahara dan pembantu bendahara barang masingmasing 1 ( satu) orang. 2. Staf tata usaha non PNS paling banyak 1 (satu) orang atau dalam hal sekolah/madrasah tidak terdapat staf tata usaha berstatus PNS maka tenaga staf tata usaha paling banyak 2 (dua) orang. 3. Staf pengelola perpustakaan non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 4. Pengelola laboratorium non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 5. Tenaga Pengamanan non PNS sekolah paling banyak 2 (dua) orang dan, 6. Bujang/Cleaning Service non PNS paling banyak .1 (satu) orang. b. Sekolah/Madrasah denganjumlah rombel 10-18 sebagai berikut: 1. Pembantu bendahara dan pembantu bendahara barang masingmasing 1 orang. 2. Staf tata usaha non PNS paling banyak 2 (dua) orang atau dalam hal sekolah/madrasah tidak terdapat staf tata usaha berstatus PNS maka tenaga staf tata usaha palingbanyak 3 (tiga) orang. 3. Staf pengelola perpustakaan non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 4. Staf pengelola laboratorium non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 5. Tenaga Pengamanan non PNS paling banyak 2 (dua) orang. 6. Bujang/Clenaning Service non PNS paling banyak 2 (dua) orang. 10 c. Sekolah/Madrasah dengan jumlah rombel lebih dari 18 sebagai berikut: 1. Pembantu bendahara dan pembantu bendahara barang masingmasing 1 orang. 2. Staf tata usaha non PNS paling banyak 3 (tiga) orang atau dalam hal sekolah/madrasah tidak terdapat staf tata usaha berstatus PNS maka tenaga staf tata usaha paling banyak 4 (empat) orang. 3. Staf pengelola perpustakaan non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 4. Staf pengelola laboratorium non PNS paling banyak 1 (satu) orang. 5. Tenaga Pengamanan non PNS paling banyak 2 (dua) orang. 6. Bujang/Clenaning Service non PNS paling banyak 2 (dua) orang. (5) Pemberianjam mengajar khusus bagi guru PNS di SD/MI dan SMP/MTs dilakukan hanya bila sekolah kekurangan guru PNS. (6) Pada satuan pendid.ikan SD/MI, Kepala sekolah dilarang menugaskan guru Non PNS untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas bila masih ada guru kelas yang berstatus PNS mengajar kurang dari 24 jam pelajaran; (7) Pada satuan pendidikan SMP /MTs Kepala sekolah dilarang menugaskan guru Non PNS untuk mengampuh mata pelajaran tertentu apabila masih ada guru PNS yang mengajar kurang 24 jam pada mata pelajaran terse but; (8) Pengadaan atau pembelian barang/jasa di sekolah/madrasah dilakukan dengan menggunakan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan ekonomis serta memperhatikan kualitas barang/jasa dan kewajaran harga sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; (9) Penggunaan biaya untuk pemeliharaan ringan diawali dengan membuat rencana kerja serta memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah kota; (10) Kewajiban Perpajakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Pendidikan Gratis, maka bendahara atau pengelola dana Pendidikan Gratis wajib memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. BAB V PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 15 ( 1) Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo dilakukan oleh Tim Pengelola Pendidikan Gratis ; (2) Pembentukan Tim Pengelola Pendidikan Gratis dilakukan secara musyawarah, demokratis, transparan dan akuntabel. (3) Tim Pengelola Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. (4) Unsur Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo sebagai berikut ; a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo c. Sekretaris : Pejabat Eselon III / IV Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo d. Anggota : Pejabat / Staf Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo 11 (5) Keberadaan Tim Pengelola Pendidikan Gratis adalah mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan Pendidikan Gratis Kota Palopo. Pasal 16 Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas: a. Menyusun regulasi pelaksanaan pendidikan gratis. b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Pendidikan Gratis. c. Merancang sebaran sekolah/madrasah penerima bantuan dana Pendidikan Gratis dengan mempertimbangkan kriteria sekolah serta ketersediaan dana; d. Mensosialisasikan kebijakan pada satuan pendidikan dan unsur masyarakat; e. Menetapkan sekolah/madrasah sasaran, melakukan klarifikasi dan verifikasi data pada sekolah/madrasah penerima bantuan; f. Menyusun daftar sekolah/madrasah penerima bantuan dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan penjabaran APBD Kota Palopo tahun berjalan; g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis; h. Memberikan peringatan atau tindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah/madrasah; i. Menyusun laporan pertanggungjawabaan pelaksanaan Pendidikan Gratis dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. j. Menyiapkan dokumen administrasi persiapan pelaksanaan pendidikan gratis oleh sekolah/madrasa.h; k. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan Gratis, antar lain jadwal sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi; 1. Melaksanakan pembimbingan penyusunan RAPBS sekolah; m. Melaksanakan pembimbingan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah; n. Menerima atau meminta laporan basil pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah/madrasah; o. Melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah; p. Menyusun rekapitulasi realisasi daya serap keuangan pelaksanaan pendidikan gratis dan, q. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pendidikan gratis. Pasal 17 Tim Pengelola selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan honorarium yang bersumber dari dana APBD Kota Palopo. Pasal 18 (1) Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sekolah/madrasah. (2) Pembentukan Tim Pengelola Sekolah/madrasah dilakukan secara musyawarah, demokratis, transparan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; (3) Tim Pengelola sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris 12 Kepala Sekolah; Unsur guru atau komite sekolah; c. Bendahara d. Anggota Guru atau staf tata usaha yang berpengalaman mengelola keuangan dan, Unsur PTK sekolah/madrasah atau masyarakat yang memiliki pengalaman di komite sekolah. Bagian Kedua Pengendalian Pasal 19 (1) Untuk efektifnya penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis, Tim Pengelola pendidikan gratis Kota Palopo melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah; (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Memantau persiapan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Program Pendidikan Gratis yang diterima sekolah/madrasah; b. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di sekolah/madrasah; dan c. Sebagai sarana umpan balik dan memberikan saran pertimbangan kepada kepala Dinas Pendidikan selaku Penanggung Jawab Program Pendidikan Gratis Kota Palopo. (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab untuk dijadikan bahan dalam penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 20 (1) Kepala Dinas selaku penanggungjawab kegiatan melaporkan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis pada semester I dan pada akhir tahun anggaran. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Gambaran pengelolaan pendidikan gratis antara lain mengenai profil sekolah, realisasi penyaluran dana dari BPKAD ke Dinas Pendidikan serta ke satuan pendidikan. b. Penilaian kinerja sekolah/madrasah penerima dana Pendidikan Gratis; c. Ketercapaian indikator keberhasilan kegiatan; d. Hambatan dan solusinya, dan e. Saran-saran dan tindaklanjut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD Kota Palopo. Pasal 21 (1) Kepala Sekolah/madrasah selaku ketua Tim Pengelola Sekolah/madrasah Pendidikan Gratis melaporkan pelaksanaan Pendidikan Gratis pada semester I dan pada akhir tahun anggaran kepada Tim Pengelola Pendidikan Gratis Kota Palopo; (2) lsi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Gambaran pengelolaan pendidikan gratis antara lain mengenai profil sekolah, realisasi penggunaan anggaran sekolah/madrasah. b. Ketercapaian indikator keberhasilan berdasarkan RKA kegiatan; c. Hambatan dan solusinya dan, d. Saran-saran dan tindaklanjut. 13 BAB .YI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palopo nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.