Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas
pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian
arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional
dilingkungan pemerintah daerah, diperlukan jadwal
retensi arsip fasilitatif.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
38 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Permendagri No 86 tahun 2017 maka Perwal Kota Surakarta No 31 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Memperhatikan : Permendagri No 86 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan atas Perwal Kota Surakarta No 31 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
54
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Ambon Smart City
ABSTRAK:
Bahwa amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 4 menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan demikian terus diperlukan langka-Iangka penguatan tri pusat pendidikan yakni keluarga, masyarakat dan sekolah, agar terwujud ekosistem pendidikan yang baik. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, BAB III, Pasal 4 Pendidikan Anak Usia
Dini pada jalur Pendidikan Nonformal. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang
Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Ambon Smart City.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27
Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inodnesia Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016; dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Ambon Smart City.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga Kota Bandar Lampung, dipandang perlu para pegawai
menggunakan pakaian seragam yang berciri khas (khusus) bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Dinas Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, warna dan jenis serta kelengkapan pakaian seragam, waktu penggunaan pakaian, bentuk dan model serta spesifikasi teknis pakaian seragam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 HLM, Penjelasan : - hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2018
PERWALI Kota Banjar No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2011, Sehingga penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu di evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Jenis Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut, Jadwal Pengunaan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawas, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Tegal
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan lingkungan hidup yang diatur oleh Walikota;
b.
bahwa dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap peningkatan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang kesehatan, sehingga perlu mengatur sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi tata laksana dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Daerah bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BENIH IKAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya menetapkan Penjualan Produksi Usaha Daerah belum mencantumkan seluruh tariff retribusi milik Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Tarif Penjualan Produksi Benih Ikan, sedangkan draf Perubahan Kedua Perda Nomor 20 Tahun 2011 belum bisa dibahas bersama DPRD Kota Payakumbuh disebabkan Perubahan Pertama Perda tersebut sedang proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah Benih Ikan.
UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahu 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Payakumbuh No. 20 Tahun 2011.
Peraturan daerah ini mengatur tentang tarif penjualan produksi usaha daerah benih ikan lele dan ikan nila.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018
PERWALI Kota Cirebon No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15B Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar
Kompetensi Manajerial bagi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 15B Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
15B Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Manajerial
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Walikota Semarang Nomor 15B Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 mengenai penetapan Standar Kompetensi Manajerial bagi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 15B Tahun 2016 diubah.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
