Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejabteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja; bahwa lumpur tinja yang berasaJ dati unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan penoernaran tcrhadap lingkungan sekitar; babwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemcrintah daerah untuk menetapkan kebijakan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, ASAS TUJUAN DAN SASARAN, PENGOLAHAN LUMPUR TINJA, PEMELIHARAAN, PENYELENGGARA, PENGAWASAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2019/NO.17, LL Kota Singkawang : 14 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyempurnaan terlaksananya Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang, perlu dilakukan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.25 tahun 2007, PermenpanRB No.19 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2016, Perwako No.55 Tahun 2016, Perwako No.8 Tahun 2018, Perwako No.34 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 9 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kebutuhan perangkat daerah terhadap alokasi anggaran yang mendukung optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan penyesuaian melalui kebijakan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP Bo.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 2011; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kota Gorontalo No.18 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Tahun 2019/No. 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian
ABSTRAK:
a.
bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pemberdayaan arsip kepegawaian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maka perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan penyusutan arsip Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
b.
bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/08/2019 tanggal 1 Maret 2019 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Tegal dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pemerintah Kota Tegal.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ketentuan Umum; JRA Kepegawaian; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka JRA Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 06 Tahun 2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih besarnya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan dipandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan PDAM
UU No 3 Tahun 2001; UU NO 23 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Kepmendagri No 47 Tahun 1999; Qanun Kota Langsa No 12 Tahun 2010.
Ketentuan Umum; Kadaluarsa Penagihan; Kewenangan; Kriteria Penghapusan Densa dan Pengurangan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 19 Tahun 2019
PERWALI Kota Medan No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD2109/No 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, perlu untuk ditinjau kembali.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 8 Drt Tahun 1956;
UU No 29 Tahun 2009;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 22 Tahun 1973;
PP No 69 Tahun 2010;
PP No 11 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Pemendagri No 13 Tahun 2006;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No 1 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 3 Thun 2011;
Perda Kota Medan No 4 Tahun 2011;
Perda Kota MedanNo 5 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 10 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 11 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 12 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 16 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 9 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 10 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 3 tahun 2013;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2014;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 3 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 4 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 6 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2017;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2017;
Perwali Medan No 1 Tahun 2017
Perubahan beberapa ketetuan dalam peraturan Wali Kota Medan No 10 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyebutkan, bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika Pembangunan Daerah dapat dilakµkan perubahan;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan yang perlu menyesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2008;
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penyusunan Perubahan RKPD, menyatakan Perubahan RKPD memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai:
a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
b. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang Kota Banjarmasin untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka _ perlu- dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang dalam penataan ruang di Kota Banjarmasin;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Kebijakan Dan Kewenangan;
4. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
5. Struktur Organisasi;
6. Pelaksanaan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Pelaporan;
8. Pendanaan;
9. Penandatanganan Naskah Dinas;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD TAHUN 2019 NOMOR 13/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN GRIYA LITERASI PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Kota Batu dan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mobilitas mencapai tempat perkuliahan serta untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa Kota Batu yang menempuh pendidikan di Kota Malang, perlu ditunjang dengan akomodasi berupa Griya Literasi Pemerintah Kota Batu; bahwa untuk menjamin kesinambungan penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana agar berlangsung baik, tertib, dan terpelihara, perlu mengatur tata cara penghunian dan pengelolaan Griya Literasi
Pemerintah Kota Batu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Griya Literasi Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; TEMPAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI GRIYA LITERASI; KATEGORI PENGHUNI GRIYA LITERASI; PERSYARATAN; HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; PENGELOLAAN GRIYA LITERASI; PENGURUS GRIYA LITERASI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
TIDAK ADA
Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus Griya Literasi dan tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; Kepengurusan Griya Literasi ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu;
11 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 247
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
