Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh satuan standar biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tabun 2019 maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, STANDAR BIAYA KHUSUS, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019
Standar/Pedoman-Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 2019/28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga pengelolaannnya harus dilakukan secara optimal, transparan, terbukti, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan; Dan bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Petunjuk Teknis Sensus BMD, Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Bersumber pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa penggunaan dana jaminan persalinan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi melalui upaya pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan di fasilitas kesehatan dengan perlindungan finansial. Untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Bersumber pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PEPRES No. 107 Tahun 2017; PERMENKES No. 64 Tahun 2015; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan dan prinsip, ruang lingkup kegiatan jaminan persalinan, pemanfaatan dana jaminan persalinan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2018.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan rancangan kerja sesuai dengan
perkembangan asumsi kerangka Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2019. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja PD untuk
menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2019
PERWALI Kota Cirebon No. 54 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
perubahan ketiga - PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir usulan dari Perangkat Daerah dalam melakukan Pergeseran Anggaran dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018
1. UU No 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 25 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 28 Tahun 2009
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. UU No. 23 Tahun 2014
11. PP No. 20 Tahun 1968
12. PP No. 109 Tahun 2000
13. PP No. 24 Tahun 2004
14. PP No. 54 Tahun 2005
15. PP No. 55 Tahun 2005
16. PP No. 56 Tahun 2005
17. PP No. 65 Tahun 2005
18. PP No. 8 Tahun 2006
19. PP No. 69 Tahun 2010
20. PP No. 71 Tahun 2010
21. PP No. 12 Tahun 2019
22. Perpres No. 2 Tahun 2015
23. Permendagri No. 12 Tahun 2005
24. Permendagri No. 13 Tahun 2006
25. Pemendagri No. 32 Tahun 2011
26. Pemendagri No. 38 Tahun 2018
27. Permendagri No. 130 Tahun 2018
28. PMK No. 187/PMK.07/2018
29. Pergub No. 7 Tahun 2017
30. Perda No. 10 Tahun 2016
31. Perda No. 05 Tahun 2018
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Perwali No. 50 Tahun 2018
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
Peraturan ini berisi tentang;
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota;
Biaya Penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH), Rincian Objek Belanja Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
