Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
ABSTRAK:
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan/atau serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Perpres No 72 Th 2018 Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 2 Th 2011; Pergub Prov Banten No 21 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 2 Th 2008 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 6 Th 2015; Perda Kota Tangerang No 6 Th 2012; Perda Kota Tangerang No 1 Th 2013; Perda Kota Tangerang No 10 Th 2014 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 3 Th 2019.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2014; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERDAKOTAMBON No. 12 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, pengelompokan kemampuan keuangan daerah, perhitungan kemampuan keuangan daerah, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Probolinggo dan Walikota Probolinggo dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Kepolisian Resort Probolinggo, serta Kepolisian Resort Probolinggo Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan Terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Probolinnggo Nomor: 181/01/426.31/2017, Nomor:
134.4/07/KS/425.011/2017, Nomor: 188/127/202.2/2017, Nomor: B/51/I/2017/Polresprobta tanggal 3 Januari 2017, pasal 10 ayat 1 mengenai penerimaan retribusi parker di tepi jalan umum secara berlangganan yang disetorkan secara bruto ke RKUD masing-masing dengan komposisi 50% untuk Pemerintah Kota Probolinggo dan 50% untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
b. bahwa berdasarkan rapat rekonsiliasi bagi hasil penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten dan Kota Probolinggo periode Desember 2018 pada tanggal 7 Januari
2019 bertempat di UPT PPD Provinsi Jawa Timur Probolinggo, bahwasanya masih terdapat tunggakan bagi hasil penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan proses link (on line) luar Probolinggo bagian bulan Nopember s/d Nopember
2018. Telah ditemukan kelebihan penerimaan setoran link (on line) luar Probolinggo pada Kas Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, segala akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sepanjang mengenai pungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang telah terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan, perlu dilakukan pengembalian kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 95);
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan, bahwa terdapat kelebihan penerimaan daerah atas Retribusi Jasa Umum berupa Jenis Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan mengeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019);
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dan untuk mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.98 Tahun 2018; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2012; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, Kedudukan, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan izin Penggunaan Gelar Akademik, Serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil melalui peningkatan kompetensi, perlu menetapkan kebijakan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian izin belajar, pemberian tugas belajar, hak dan kewajiban, surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019
Susunan organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan
Tipe B, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;
d. Asisten Administrasi Umum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelompok Jabatan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :
a. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
Nomor 44);
b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Sekretariat Darah Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
Nomor 51);
c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Palangka
Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
Nomor 49); dan
d. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 56 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Staf Ahli Walikota Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
Nomor 56).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
73 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2019
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 32/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat dan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat agar tercipta keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diatara pelaku usaha;
b. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat.
1. UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. UU Nomor 8 Tahun 1999;
3. UU Nomor 20 Tahun 2008;
4. UU Nomor 28 Tahun 2009;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
7. Perpres Nomor 112 Tahun 2017;
8. Permendag Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor : 56/M-DAG/PER/2014;
9. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
10. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
11. Perda Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:
a. izin khusus pelaksanaan waktu pelayanan/jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
b. tempat-tempat/lokasi yang boleh untuk usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang buka 24 (dua puluh empat) jam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019
PERWALI Kota Bekasi No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA
ABSTRAK:
Bahwa UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor : 596/900/2018 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas Langsa Barat di Kota Langsa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2006; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 12 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Remunerasi; BAB III Index Skor Individu ; BAB IV Formulasi; BAB V Tindakan Pelayanan Kesehatan; BAB VI Evaluasi dan Pelaporan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
