Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan kualitas layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan
meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, perlu adanya peningkatan pelayanan secara elektronik.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 51 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 2018; Perpres No 97 Th 2014; Permendagri No 138 Th 2017; Per. BKPM No 5 Th 2018; Perda Kota Tangerang Selatan No 11 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 4 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 61 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 33 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Kelembagaan Dan Kewenangan; 3. Tim Teknis; 4.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; 5. PSE; 6. Pembatalan Dan Pencabutan; 7, Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal; 8. Pemberian Keringanan Pajak Dan Retribusi; 9. Pemantauan, Pembinaan, Dan Pengawasan; 10. Pelaporan; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017
Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai bahan dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan pegawai serta sistem penggajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
48
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan bagi Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang yang Akan Melaksanakan Praktik Kedokteran di Luar Penugasan Walikota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik
Pemerintah Kota Magelang yang bermutu, terjangkau dan
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perlu didukung
dengan penyediaan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan; bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya
pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
milik Pemerin tah Kota Magelang mengingat terbatasnya
jumlah dan jenis Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota
Magelang, perlu diatur tata cara pemberian persetujuan
bagi Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang
yang akan melaksanakan praktik kedokteran di luar
penugasan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Bagi
Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang Yang
Akan Melaksanakan Praktik Kedokteran di Luar
Penugasan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Persetujuan
Bab IV Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Sanksi Administratif
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 33/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN SE-KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kelurahan, diperlukan batas wilayah antar kelurahan se Kota Madiun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Antar Kelurahan Se-Kota Madiun.
1. UU Nomor 4 Tahun 2011;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. PP Nomor 12 Tahun 2017;
5. PP Nomor 17 Tahun 2018;
6. Perpres Nomor 9 Tahun 2016;
7. Permendagri Nomor 62 Tahun 2010;
8. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
9. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017;
10. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan batas wilayah antar kelurahan di Daerah.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Kelurahan Oro-Oro Ombo;
b. Kelurahan Sukosari;
c. Kelurahan Klegen;
d. Kelurahan Rejomulyo;
e. Kelurahan Pilangbango;
f. Kelurahan Tawangrejo;
g. Kelurahan Kanigoro;
h. Kelurahan Kartoharjo;
i. Kelurahan Kelun;
j. Kelurahan Manguharjo;
k. Kelurahan Sogaten;
l. Kelurahan Patihan;
m. Kelurahan Ngegong;
n. Kelurahan Winongo;
o. Kelurahan Madiun Lor;
p. Kelurahan Pangongangan;
q. Kelurahan Nambangan Lor;
r. Kelurahan Nambangan Kidul;
s. Kelurahan Mojorejo;
t. Kelurahan Pandean;
u. Kelurahan Banjarejo;
v. Kelurahan Kuncen;
w. Kelurahan Manisrejo;
x. Kelurahan Kejuron;
y. Kelurahan Josenan;
z. Kelurahan Demangan; dan
aa. Kelurahan Taman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
71 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS E-SPASIAL
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Infrastruktur Berbasis e-Spasial di Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Visi Walikota Kendari Tahun
2017-2022 yaitu Mewujudkan Kota Kendari Sebagai Kota
Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan
Teknologi;
b. bahwa penyelenggaraan data dan informasi dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur berbasis
e-spasial Pemerintah daerah kepada masyarakat;
c. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari
Tahun 2017-2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Infrastruktur Berbasis e-Spasial di
Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 3602);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tentang
Penyelenggaraan Data dan lnformasi Geospasial
lnfrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 48);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Kendari 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2012 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS e-SPASIAL
BAB III KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN DATA INFRASTRUKTUR
BAB IV SIMBOL MUATAN PETA INFRASTRUKTUR
BAB V TATA LETAK DAN KOORDINAT PETA INFRASTRUKTUR
BAB VI PENYELENGGARA DATA DAN INFORMASI INFRASTROKTOR BERBASIS e-SPASIAL
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai Kota menuju Layak Anak maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 12 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyusunan Rencana Aksi Daerah meliputi susunan tim penyusun RAD-KLA, pihak yang terlibat dalam pembahasan Rencana Aksi Daerah, pihak yang terlibat penilaian dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Kota Layak Anak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAKSANAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR BERDASARKAN SISTEM MERIT SEKALIGUS UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR, MAKA DIPERLUKAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIMAKSUD, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMABARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN; WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB; PEMBIAYAAN;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat