Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggara palayanan publik, maka perlu disusun mekanisme penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin, perlu dirubah dan disesuaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam pemenuhan harapan dan tuntunan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; Perpres Nomor 65 tahun 2005; Perpres Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 76 Tahun 2013; PP Nomor 97 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2006; PP Nomor 80 tahun 2015; Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Perwali Banjarmasin Nomor 75 tahun 2019.
Ruang Lingkup Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada DPMPTSP (perizinan dan
non perizinan) meliputi:
Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Jasa Usaha;
Pelayanan AdministrasiBidang Perizinan Tertentu; dan
Pelayanan Administrasi BidangPerizinan Penanaman Modal.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) meliputi persyaratan, system, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan dan penanganan pengaduan. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi: dasar hokum, sarpras, kompetensi pelaksana, pengawas internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.
Uraian Komponen Standar Pelayanan untuk masing-rnasing jenis perizinan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kota Magelang diberi tunjangan komunikasi intensif dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan BAP Kemampuan Keuangan Daerah Pemko Magelang TA 2020 Formula Penghitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang, dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun 2020 No 900/1690/440 tanggal 29 Juli 2019 kemampuan keuangan daerah Pemko Magelang masuk dalam kelompok sedang; sebagai landasan hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 8 ayat (3) Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, besaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Magelang ditetapkan dengan perwako; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perwako tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang TA 2020;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2017; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian tunjangan komunikasi intensif, rincian perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Prima di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja,
tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah
serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar
budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif,
berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan
Pemcrintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedornan Pengembangan Budaya
Kerja PRIMA di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahu n 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pera.turan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Pera.tura.n Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja PRIMA di Lingkungan Pemerintah Kota PekaJongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
34 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa permasalahan tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta memerlukan upaya kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif; b. bahwa untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik dengan melakukan perilaku hidup sehat maka perlu ada pedoman dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017.
Materi pokok : Permasalahan Pokok, Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Kegiatan penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 73 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok yang
merupakan salah satu kewajiban dibidang
pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan
peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah Standar pelayanan minimal diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan
umumyang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas/BadanDaerah yang akan menerapkan
BLUD sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan
Peemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor100 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun
2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019
Terdiri dari 7 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah kota depok
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 90, BD TAHUN 2019 NOMOR 90/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kota Batu pada Tahun 2019, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tunjangan Masa Akhir Jabatan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Purnabakti atau Telah Meninggal Dunia;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tunjangan Masa Akhir Jabatan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Purnabakti atau Telah Meninggal Dunia diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan
capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar
belanja, standar satuan harga, dan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa pendekatan berbasis prestasi kerja dalarn
penyusunan anggaran untuk mewujudkan anggaran
yang efektif, efisien dan ekonomis diperlukan adanya
standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan
suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah
atau unit kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan manfaat, muatan ASB, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 dicabut.
61 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
ABSTRAK:
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Kerja, dan Peningkatan Produktivitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 13 Th 2003; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepmenaker No 17 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 th 2019; Perwal Kota Tangerang No 1 Th 2017 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 52 Th 2017.
Perubahan Peraturan wali kota Tangerang tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
