Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberkulosis, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Perda No. 17 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang meliputi Ketentuan Umum, Target Eliminasi TBC, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Startegi, Koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC, Pemantauan, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
17 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 494
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2014, maka perlu menetapkan PERWALI
Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD Tahun 2023 Nomor 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan implementasi Kurikulum Merdeka, perlu disusun Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan;
Pasal 18 ayat (60 UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Implementasi Kurikulum Merdeka Bab III Pemantauan Dan Evaluasi Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD Tahun 2023 Nomor 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaporan Arsip
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaporan Arsip.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 tahun 1993; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaporan Arsip Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 60 Tahun 2023
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Batam No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Batam No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
APBD - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1187
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 195
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan bagi pimpinan/anggota DPRD serta Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta melaksanakan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 Hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dimana beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota; Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020, Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 diubah sebagai berikut; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, dan Lampiran didalam Peraturan Walikota ini ditambahkan menjadi 3 (tiga) lampiran, yakni Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan
pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024 yang transparan dan akuntabel diperlukan pedoman
sebagai acuan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa
mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Walikota setiap tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
-
-
28 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK
137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang
Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
kepada Panitia Urusan Piutang Negara maka Peraturan
Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Daerah dan Dana Bergulir;
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, Penagihan, Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara Bersyarat atau Secara Mutlak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 tahun 2022 dicabut.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
