Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2020/ No. 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu memanfaatkan barang milik daerah melalui mekanisme sewa dalam jangja waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 91) Perda Kota Magelang No 12 tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 25 Tahun 1992; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 3 tahun 2014; UU No 7 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri No 19 Tahun 2016;PMK No 57/PMK.06/2016;Perwal Magelang No 68 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2020
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK PENJUALAN/PELELANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PROBOLINGGO
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK PENJUALAN/PELELANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Dalam Bentuk Penjualan/Pelelangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah yang dilakukan dalam bentuk penjualan/pelelangan sesuai Risalah Lelang Nomor 57/48/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 032/247/425.118/BAST/2020 tanggal 20 Februari 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 40 Tahun 2020
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAREN (PSC 119 MAREN) KOTA TUAL
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD. No. 2020/376, LL Kota Tual : 6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Maren (PSC 119 Maren) Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur PSC 119 Maren, Penyelenggaraan PSC 119 Maren, pembiayaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Lamp 1 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 40 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Batu No. 52 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD TAHUN 2020 NOMOR 40/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasional, bahwa Walikota melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan penyesuaian belanja daerah yang selisihnya digunakan antara lain untuk mendanai penyediaan jaring pengaman social/social safety net melalui pemberian bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL; BESARAN BANTUAN SOSIAL; PENGANGGARAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Menimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan efisien, cepat dan terjangkau dalam layanan terpadu satu pintu maka perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur perizinan pelayanan terpadu satu pintu
UU No.25 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,efisien dan profesionalisme untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku.
c. bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan umum, nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik dan kode perilaku perangkat daerah, pencegahan, majelis kode etik dan kode perilaku, informasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, tata cara pemeriksaan, keputusan majelis kode etik dan kode perilaku, sanksi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2020
PERWALI Kota Bogor No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan
dan/atau Penanganan COVID-19
Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional,
Pemerintah Daerah harus melakukan
refocussing kegiatan dan percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019;
bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 900/2040/BPKAD
tanggal 22 April 2020 perihal Penyesuaian
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
maka harus dilakukan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bogor;
bahwa sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari Dana Transfer
tersebut diterima setelah Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020,
maka Pemerintah Daerah harus
menganggarkan Dana Transfer dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, , Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019
beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
mengubah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019
mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
57 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuaidengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeserananggaran antar urrit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 220;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65
ayat (1) huruf d dan Pasal 316 dan 3LT ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umnm,Peraturan Penrndang-undangan yang lebih tingg, dan Peraturan Daerah lainnya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wati Kota
Banjarbaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun L999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tatnrn 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Perafrerarr Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Baqjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019.
Peraturan inimTentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan melalui pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 20 Th 2003; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2007; PP No 74 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Pendidikan Antikorupsi; 3. Penghargaan; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2020
PERWALI Kota Bengkulu No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
19. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
24. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014
25. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
26. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
27. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
31. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/KMK.07/2020
42. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008
43. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016
44. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2010
45. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011
46. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011
47. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011
48. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011
49. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
50. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
51. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
52. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011
53. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011
54. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012
55. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012
56. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2012
57. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2012
58. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2012
59. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2012
60. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012
61. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2012
62. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2012
63. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2012
64. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012
65. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
66. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2017
67. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017
68. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2017
69. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
70. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019
71. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019
72. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020
73. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2019
74. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor Tahun 2020
75. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016
76. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016
77. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016
78. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
79. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016
80. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019
81. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019
82. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Pendapatan
1) Pendapatan Asli Daerah Rp. 233.369.479.182,73
2) Dana Perimbangan Rp. 862.766.913.000,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 200.936.947.482,47
Jumlah Pendapatan Rp. 1.297.073.339.665,20
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 610.954.598.555,84
1) Belanja Pegawai Rp. 521.210.798.555,84
2) Belanja Hibah Rp. 9.707.800.000,00
3) Belanja Bagi Hasil Rp. 36.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00
5) Belanja Tidak Terduga Rp. 80.000.000.000,00
b. Belanja Langsung : Rp. 964.009.806.869,56
1) Belanja Pegawai Rp. 111.806.834.365,20
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 309.171.919.115,27
3) Belanja Modal Rp. 543.031.053.389,09
Jumlah Belanja Rp. 1.574.964.405.425,40
Surplus/(Defisit) (Rp. 277.891.065.760,20)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 292.891.065.760,20
b. Pengeluaran Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 277.891.065.760,20
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
