Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran
2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan belanja
daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan
mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah
tindak pidana korupsi perlu dilakukan sistem
pembayaran non tunai;
bahwa untuk pelaksanaan pembayaran non tunai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur
sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja
daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer maka
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2021
tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi Transaksi Pembayaran, Sistem Pembayaran Non Tunai, Pengecualian, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 58; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_58_20231.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap penduduk dan warga negara, pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011 tentang pelayanan publik di Kabupaten Sumenep, perlu menidaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Publik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 96 Tahun 2012;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan BPS No 4 Tahun 2019;
Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Ruang Lingkup Pelayanan Publik meliputi;
Pelayanan Barang Publik;
Pelayanan Jasa Publik;
Pelayanan Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A,
sehingga peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diganti.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 14945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini berisi 8 ( delapan ) bab dan 32 ( tiga puluh dua ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan meningatnya daya sang daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Norr 36 Tahu 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bu pati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahu 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pererintah Daerah 2020--2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020
Keputusan Bupati tentang Perubahan,Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah 2020-2024
-
41 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 58 Tahun 2023
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
ABSTRAK:
a. bahwa dalwn rangka mewujudkan viai dan miai
Pemerintah Dacrah sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupatcn Piruang Tahun 2019-2024 dan
untuk mewi..tjudkan pendidilcan unggul yang murah dan
berkc-adilan bagi semua warga, telah ditctapkan
Peratura.n Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tent.ang
Pemberian Beasiswa_ Pendidikan Kepada Mahasiswa
Berprestaai;
b. bahwa berde.aarkan Kctcntuan Pasa.l 83 ayat (2) dan
Paaal 89 ayat (1) hurufc Undang-Undang 12 Tahun 2012
tcntang Pendidikan Tinggi, Pemcrinta.h Daerah dape.t
mcmberikan dukungan dana Pendidilcan Tinggi yang
dlalokasikan dalam Anggaran Pendapat.an dan Bclanja
Daerah;
c. bahwa dalam rangka mclakukan penyesuaian terhadap
ketentuan mengenai kritcria penerima beasiswa perlu
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditinjau Kcmbali untuk dilakukan
perubaha.n;
d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebaga.imana
dima.ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa
Berpreatasi :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun l 959Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Pendidilcan Tinggi
ten tang
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Kedua Ata11 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemetintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua ata.9 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tenta.ng Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pcrubahan atas Pcraturan Pcmerintah Nomor
17 Tahun 2010
tentang Pengclolaan dan
Penyclcnggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daereh (Lembaran Negara
Republik Indcneaia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba.han
Lcmbaran Negara Republik lndonesai Nomor 6322);
1. Pcraruran Oaenlh Kabupa.ten Pinnmg Nomor- 8 Tahun 2019
tentang Rencana. Pembar)8Unan Jo.ngka Menengah Oaemh
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8), !IC�
tdah diubeh denganPeratura.n Oaerah Kabupaten Pinrang
Nornor I Tahun 2021 tentang Perubllhan Atas Pcraturan
Daenlh Kabupaten Pmrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Renc:ana Pcmbangunan Jangka Mcnengah Oael1lh
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-20'24 (Lembaran Dacrah
Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor l};
8. Pcraturan Oaerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6 );
Pasal I : Beberapa Ketenuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pemberian Beasi.swa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi (Berita DarahKabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 37) diubah
Pasal 7 : Pemberian Beasiswa Pendidikan dilakukan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria
Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Beberapa Ketenuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi (Berita Darah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 37) diubah
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 58 Tahun 2023
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahtn 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Krcdit
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pernerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan! Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
BAB III : PENYELENGGARAAN KKPD
BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran, pengumuman dan pemenksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif,
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015,
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020,
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021,
11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022,
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan yaitu ketentuan dalam pasal 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 58; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/866/2023perbupponorogo058.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Permendagri No 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemda dalam Pelaksanaan APBD, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 1 Tahun 2022;
UU No 6 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Bank Indonesia No 23/6/PBI/2021;
Permendagri No 79 Tahun 2022.
KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
