SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan di Pekon, perlu mengatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; PERBUP NO 21 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Lampiran File: 22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengeluaran Kas yang Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dimana dalam hal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya yang dibatasi penggunaanya hanya untuk mendanai keperluan mendesak yang meliputi belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar, pendidikan
dan kesehatan serta belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan serta operasional sehari-hari bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan berlaku hingga APBD ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat wajib dan bersifatt mengikat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
Apabila sampai dengan berakhir bulan Januari 2024 APBD Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan maka belanja bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat bulan Februari 2024 tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2023
Standar Harga Satuan terdiri dari:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
c. satuan biaya penyelenggaraan rapat;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
e. satuan biaya pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
79
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 maka Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2024
Perbup Kab. Tegal No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Tegal No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Tegal No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Angaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Angaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023
dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi dan
pemerataan dalam pembangunan; bahwa guna kelancaran penanganan keadaan darurat
kerusakan sarana dan prasarana jalan, penyesuaian
nomenklatur dan kodefikasi pendapatan, penyesuaian
anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non
Fisik, penyesuaian anggaran yang bersumber dari
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan usulan
pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 diubah.
1259 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal penetapan mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya, dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024
pajak - retribusi - hasil - bagian - desa - pengalokasian - penyaluran - tata cara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2024/1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2015 Pebup Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian DBH-PR; 3. Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa; 4. Penyaluran dan Pelaporan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 578
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengaktualisasi misi
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara,
khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi
perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan
pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di
Kabupaten Konawe Utara yang berdaya saing,
dipandang perlu untuk diberikan bantuan biaya
Pendidikan kepada para mahasiswa Program
Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di
Kabupaten Konawe Utara;
b. bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan,
transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pemberian bantuan biaya pendidikan di Kabupaten
Konawe Utara, perlu disusun sebuah pedoman
pemberian bantuan biaya pendidikan kepada para
mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa
Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi
di Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konwe Utara Tahun
2021 Nomor 123).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud, Tujuan, dan Sasaran
BAB III Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan
BAB IV Tim Verifikasi dan Validasi
BAB V Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Program Kerjasama
BAB VI Kriteria Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan
BAB VII Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan
BAB VIII Besaran Bantuan Biaya Pendidikan
BAB IX Pembatalan Bantuan Biaya Pendidikan
BAB X Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan
BAB XI Monitoring, Evaluasi dan Sanksi
BAB XII Ketentuan Peralihan
BAB XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
13 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetepakan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022;
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 167) dicabut dan tidak berlaku lagi.
Lamp 446 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
