Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024
ABSTRAK:
Alokasi dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Agar penggunaan alokasi dana kampung dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel perlu dilakukan penetapan prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan alokasi dana kampung perlu dilakukan penetapan mengenai besaran alokasi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2020; Perbup Mahakam Ulu No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 14 Tahun 2020.
Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan ADK; Penetapan Prioritas Penggunaan ADK; Publikasi dan Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas
Perjalanan Dinas tersebut;
b. bahwa dalam rangka efiesiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur dan standar biaya Perjalanan Dinas;
c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2024
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2024 (3)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;
5. UU Nnomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Setiap Desa Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bungo No. 1 Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar biaya perjalanan dalam negeri yang ditetapkan oleh Presiden menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengaturan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 1 Tahun 2023; Perda No 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Penatausahaan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp.: 37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
b. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, Peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;
TATA NASKAH DINAS dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS; PEMBUATAN NASKAH DINAS; PENGAMANAN NASKAH DINAS; PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS; PENGENDALIAN NASKAH DINAS; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
77 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu
organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan,
dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan,
penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan
suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil, dan layak;
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora, perlu menyesuaikan tunjangan
transportasi berdasarkan nilai standar satuan harga
sewa kendaraan yang berlaku di wilayah Kabupaten
Blora; bahwa besaran tunjangan transportasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun
2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 29
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora belum
memenuhi perkembangan nilai standar satuan harga
sewa kendaraan yang berlaku sehingga perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun2017; Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Blora
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH KEPADA KOPERASI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis usaha ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan asli daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi,usaha mikro di Kabupaten Jembrana demi terwujudnya
kesejahteran masyarakat;
b. bahwa untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya,meningkatkan produktivitas usaha tani kakao sebagai
komoditas unggulan daerah, meningkatkan produktivitas usaha tenun dan produk usaha mikro di Kabupaten Jembrana, maka diperlukan pemberian
pinjaman daerah kepada koperasi untuk perkuatan permodalan;
c. bahwa beberapa Peraturan Bupati yang mengatur mengenai dana talangan kepada koperasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Kepada Koperasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum,Pinjaman Daerah,Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan,Pembiayaan,Peralihan ,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2024 (559)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UUD No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 14 Tahun 2024, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 80 Tahun 2015, PERDA Kab Gorontalo Utara No 1 Tahun 2023, PERDA Kab Gorontalo Utara No 5 Tahun 2023, Perbup Gorontalo Utara No 33 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang
strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan,
perlakuan yang merendahkan derajat, dan pelanggaran hak
asasi manusia, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah provinsi dan
kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang
menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14, penghapusan Pasal 17 huruf c angka 8), perubahan Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pohuwato No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2023 (3)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 6 Tahun 2003, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2012, PP No 28 Tahun 2012, PP No 71 Tahun 2019, Perpres No 71 Tahun 2019, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Per ANRI No 5 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penandatangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Terdiri dari 45 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
