Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 118.559 peraturan dalam 0,095 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Kukar 05-2024 ttg ...ran APBD TA 2024.pdf

APBD - PENJABARAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp19.731.608.000,00. Atas pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan pendapatan dan belanja kegiatan penanganan jalan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan kembali pendapatan dan belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 tersebut seluruhnya telah ditransfer oleh pemerintah pusat dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, dan per tanggal 31 Desember 2023 sisa Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp19.731.608.000,00. Adanya tagihan pembayaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2023 atas Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang tidak sempat dicairkan dananya, dan Surat Perintah Mencairkan Langsung yang belum sempat terproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, adapun besaran anggaran yang belum terbayarkan sebesar Rp361.621.823.000,00. Sebagian besar tagihan tersebut merupakan pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang apabila tidak segera diselesaikan berpotensi akan menimbulkan permasalahan. Adanya pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp33.468.569.000,00 sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum dialokasikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 baik terhadap Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja, yang disebabkan sampai dengan jadwal penyelesaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ada kepastian dari kementerian terkait bagaimana teknis integrasi data final Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan yang diinput pada aplikasi Kementerian Kesehatan ke SIPD RI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 91 Tahun 2023; Permenkeu No. 201/PMK.07/2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2023; Perbup Kutai Kartanegara No. 94 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gresik No. 47 Tahun 2022 tentang Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

Download file:

Perbup Gresik Nomor 5 Tahun 2024.pdf

keluarga - harapan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memberikan bantuan; b. bahwa Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik merupakan salah satu output kunci dari Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187); 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur;18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 13); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14); 22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);
Materi pokok : Penerima Manfaat, Bantuan Sosial, Pendampingan, Mekanisme Penyaluran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan, Pelaporan dan Pengaudan dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2022 tentang Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik
Jumlah halaman : 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

PERBUP_NOMOR_5_TAHUN_2024...n_atas_Perbup_10.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , pada kondisi tertentu yang dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah , pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran penadapatan daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t entang Pembentukan Daerah-daeraeh Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaart dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), · sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144716. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu.ran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 21. Peratu.ran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 22. Peratu.ran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 6); 23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 105);
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Jumlah halaman : 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 976/44625/021.3/2023 tanggal 22 Nopember 2023 perihal Pagu Indikatif DBH CHT Kabupaten/Kota T.A. 2024, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/2892/438.6.5/2023 tanggal 11 Desember 2023, perihal Permohonan Penambahan Anggaran Hibah Bawaslu 2024, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/9515/438.5.2/2023, tanggal 31 Desember 2023 perihal Permohonan Bantuan BTT, serta surat-surat permohonan pergeseran dari OPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);20. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70).
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah,, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, . Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 20 diubah,Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah,. Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) Pasal 32 diubah,. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a),Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a),Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah,, Ketentuan Pasal 59 diubah, . Ketentuan Pasal 61 diubah,, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, Ketentuan Pasal 66 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, Ketentuan Pasal 70 diubah, Ketentuan Pasal 76 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah, Ketentuan Pasal 78 diuba, Ketentuan Pasal 80 diubah,, Ketentuan Pasal 81 diuba, . Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah dan ditambahkan, Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A, Ketentuan Pasal 83 diubah, Ketentuan Pasal 91 diubah, Ketentuan Pasal 99 diubah, . Lampiran I, lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IVb dan lampiran V diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Jumlah halaman : 27 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP_NO_005_TAHUN_2024_..._PERUBAHAN_ATAS_.pdf

pedoman-pelaksanaan-apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan maka Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada Beberapa ketentuan dalam Lampiran BAB I huruf C Struktur Pengelola Keuangan Kecamatan dan BAB III huruf A angka 2 huruf g pada Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2024...SPEKTORAT DAERAH.pdf

susunan-organisasi-INSpektorat

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan;
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023.
mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan yang memuat kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

Abstrak

Desa

Download file:

perbup-5-2024Tabanan.pdf

PENETAPAN-DAN-PENEGASAN-BATAS-DESA-ANTAP-KECAMATAN-SELEMADEG-KABUPATEN-TABANAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Ketentuan Umum,Penetapan dan Penegasan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
-
-
12 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

SALINAN PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf

PEDOMAN-PENANGANAN-PENGADUAN-MASYARAKAT-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan visi “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya berlandaskan Tri Hita Karana”; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Kriteria pengaduan masyarakat,Tata Cara pengaduan masyarakat,perlindungan terhadap masyarakat, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
-
-
16 Halaman dan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup 5 Tahun 2024 Penja...bahan I TA 2024 .pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-66-TAHUN-2023-TENTANG-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023
Keputusan Bupati tentang perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-
833 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2024...R DARI APBD 2024.pdf

TEKNIS-PEMBERIAN-TUNJANGAN-HARI-RAYA-DAN-GAJI-KETIGA-BELAS-YANG-BERSUMBER-DARI-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024
Ketentuan Umum,Pemberian Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas,pembayaran,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
-
-
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT