Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

23 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2024

Tanggal Berlaku

23 Februari 2024

Sumber

BD 2024/5

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 229 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kukar 05-2024 ttg Perubahan atas Perbup 94-2023 ttg Penjabaran APBD TA 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD - PENJABARAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2024/5
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp19.731.608.000,00. Atas pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan pendapatan dan belanja kegiatan penanganan jalan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan kembali pendapatan dan belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 tersebut seluruhnya telah ditransfer oleh pemerintah pusat dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, dan per tanggal 31 Desember 2023 sisa Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp19.731.608.000,00. Adanya tagihan pembayaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2023 atas Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang tidak sempat dicairkan dananya, dan Surat Perintah Mencairkan Langsung yang belum sempat terproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, adapun besaran anggaran yang belum terbayarkan sebesar Rp361.621.823.000,00. Sebagian besar tagihan tersebut merupakan pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang apabila tidak segera diselesaikan berpotensi akan menimbulkan permasalahan. Adanya pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp33.468.569.000,00 sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum dialokasikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 baik terhadap Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja, yang disebabkan sampai dengan jadwal penyelesaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ada kepastian dari kementerian terkait bagaimana teknis integrasi data final Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan yang diinput pada aplikasi Kementerian Kesehatan ke SIPD RI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 91 Tahun 2023; Permenkeu No. 201/PMK.07/2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2023; Perbup Kutai Kartanegara No. 94 Tahun 2023. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 diubah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024. Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT