Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Betas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 Nomor 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji K3tiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan ini berisikan 5 BAB dan 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB III tentang Pembayaran, BAB IV tentang Pendanaan, BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
mencabut Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Betas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2024
barang - milik - daerah - Pengelolaan - pelaksanaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar. Guna mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah; 5. Perolehan Barang Milik Daerah; 6. Penerimaan Barang Milik Daerah; 7. Penyimpanan Barang Milik Daerah; 8. Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Negara; 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah; 10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 11. Pengamanan Barang Milik Daerah; 12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 13. Penilaian Barang Milik Daerah; 14. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 15. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 16. Pembiayaan; 17. Tuntutan Ganti Rugi; 18. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
70 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024
TUNJANGAN - TRANSPORTASI - BAGI - PEJABAT - PIMPINAN - TINGGI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - TASIKAMALAYA - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2024 No 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Struktural, maka perlu menetaokan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1868; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2023; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 59 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, yang meliputi Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Transportasi, Alokasi Anggaran, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2004.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: Menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959: Mengatur tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, yang merupakan landasan hukum bagi pembagian administratif daerah tingkat kabupaten/kota di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023: UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta otonomi daerah. UU Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan perubahan terhadap Perppu Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024: PP ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan untuk tahun 2023. Ini menjadi landasan bagi pemberian gaji dan tunjangan yang terkait;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah, termasuk prosedur, syarat, dan mekanisme yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2023: Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka untuk Tahun Anggaran 2024, yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama tahun tersebut.
Peraturan ini mengatur mengenai pendanaan, pemberian dan pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas yang bersumber dari APBD TA 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam
Kebakaran
ABSTRAK:
a. bahwa ancaman kebakaran merupakan bahaya yang dapat menjadi bencana besar dengan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang efisien dan efektif;
b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat perlu dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 30 Tahun 2003; ; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun
2018; Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 48 Tahun 2022;
Dalam perbup ini diatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR) adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara su karela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan
Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat membiayai
pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat
(2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendaftara, pendataan, penerbitan, pemungutan, penyetoran, pembukuan, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 126);
b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
34 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu
kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis penggunaan
kartu kredit Pemeraintah daerah Daerah dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1194);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
BAB III Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah
BAB IV UP KKPD
BAB V Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD
BAB VI Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD
BAB VII Biaya Penggunaan KKPD
BAB VIII Monitoring dan Evaluasi
BAB IX Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
81 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2024
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2024 No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 2 Peraturan “Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
22 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2024 No. 181
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, perlu penilaian pencapaian kinerja yang terukur, tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung raya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
1. Ketentuan Umum; dan
2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
48 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
