Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pedoman Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kebumen berupa Laporan Realisasi Anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
914 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2024
Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD.2024/NO.43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan
Pasal 4A ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian
Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong
Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 7 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan Rencana Pengisian Lowongan; Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan; Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 4 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Benua Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Benua Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 17l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2OO7 lentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhal Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2O19 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
60
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 33 Tahun 2019 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD Tahun 2024 No. 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, produktif dan berkelanjutan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya;
1. Ketentuan Umum;
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang;
3. Tata Kerja;
4. Kepegawaian;
5. Pendanaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
Mencabut: a. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur; dan b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai beban kebutuhan pelayanan, Perda Kab. Purwakarta No. 15 Tahun 2023, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 76 Tahun 2014; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 18 Tahun 2022; Permenkes No. 24 Tahun 2022; Permendagri No. 3 Tahun 2023; Perda kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Purwakarta No. 15 Tahun 2023; Perbup Purwakarta No. 53 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah BayuAsih Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama, Obyek Tarif dan Subyek Tarif, Kegiatan yang Dikenakan Tarif, Tarif Pelayanan, Komponen Tarif, Perhitungan Tarif, Pelayanan Khusus Farmasi, Kerjasama Pelayanan dengan Pihak Ketiga, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan, Keringanan Biaya Pelayanan, Reduksi Biaya Pelayanan, Ketentuan Sanksi, Pengelolaan Pendapatan, Perubahan Tarif, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No. 82 tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pekalongan No. 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 114 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan kedudukan susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kelola serta
penyesuaian jabatan pelaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, perlu dilakukan penyesuaian
analisis jabatan dan analisis beban kerja; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 114 Tahun
2022 tentang Analisis .Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 114 Tahun 2022
tentang Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pekalongan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
hukum, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 114 Tahun 2022 dicabut.
284 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa kemiskinan merupakan multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik sehingga arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah konkrit dalam merumuskan arah, kebijakan, program dan kegiatan yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan langkah konkrit dengan menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pedoman arah, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah, berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 pada Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
