Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengunaan Kartu Kredit Anggaran Pendapatan dan Belanja menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/ PBI/ 2021; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2020; PERBUP NO 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Lampiran File: 55 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belana Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten,
maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas
Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun
2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II
Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Klaten
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 diubah.
58 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah maka perlu dilakukan penyesuaian proporsi pemanfaatan pendapatannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 maka peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebaagimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Permenkum dan HAM No. 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkum dan HAM No. 40 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 4 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 2 Tahun 2022; Perbup Purwakarta No. 50 Tahun 2014; Perbup Purwakarta No. 199 Tahun 2020; Perbup Purwakarta No. 135 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2024
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada camat dan lurah/kepala desa sekabupaten lampung utara.
ABSTRAK:
Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta
untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dan Lurah/Desa se Kabupaten Lampung Utara; untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 12 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 1 Tahun 2023; PERDA NO 4 Tahun 2023; PERDA NO 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PPB-P2) kepada camat dan lurah/kepala desa se kabupaten lampung utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Sarjana bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya
Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing
sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional perlu
sebuah upaya untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya standar
pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, maka
perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi
pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa
Pendidikan Sarjana Bagi Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024
Perusahaan umum - air minum - tirta kandilo - rencana - bisnis - kerja - anggaran - laba - penggunaan - kerja sama - pinjaman - pelaporan - evaluasi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2024/12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang dikelola secara profesional dan terencana. Diperlukan adanya kerja sama strategis dalam rangka pelaksanaan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan, dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kab, Paser No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Bisnis; 3. Rencana Kerja dan Anggaran; 4. Penggunaan Laba; 5. Kerja Sama; 6. Pinjaman; 7. Pelaporan; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2024; dan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
