Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi Bupati Pati dan Bupati Lamandau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah; bahwa berlandaskan ketentuan tersebut huruf a, Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten
Lamandau berupaya ingin meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan daerah dalam bidang transmigrasi melalui kerjasama antar Daerah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi. Obyek Kerjasama dalam Keputusan Bersama ini adalah Penyelenggaraan transmigrasi dengan lokasi pada Satuan Pemukiman Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2004/No. 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Perbentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tat~kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nqmor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/I1/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2001 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004
DINAS KESEHATAN - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2004/No. 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2004/No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tatakerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam bidang adminstrasi pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Perhitungan APBDes dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 TAhun 2001 Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 22 dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP no. 25 Tahun 2000; PP No. 75 Tahun 2001; PERDA Kab. Pati No. 9 Tahun 2001
PERBUP ini mengatur mengenai APBDes yang Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes, Desa-desa harus berpedoman pada Keputusan ini,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2004.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2004/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Investasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nq>mor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi danl Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan
lnvestasi Kabupaten Banyumas dan sebagai pedoman operasional
Kantor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Kantor
Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKBIM.PAN/4/2003, Nomor 17 T ahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 T ahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2004
Perbankan, Lembaga KeuanganPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya surat Direktur Bank Indonesia tanggal 7 Januari 2004 Nomor 6/15/DPBPR?IDPBPR/Sm perihal Pemenuhan Direksi Bank Saudara, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1991; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994; Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran. Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nnmnr 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkrecditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pali yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 32 Seri F
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2004.
Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 diubah
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2004/No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Banyumas dan sebagai pedoman operasional kantor untuk
meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
T atakerja Pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
dan Nomor 17 tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip in aktif dan guna penyelamatan serta pemanfaatan arsip in aktif sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintahan agar lebih berdata guna, maka Keputusan Bupati Nomor 045/14/1999 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif dan Statis di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa untuk mengurangi volume arsip di unit kerja memudahkan penemuan kembali arsip (Retrievel) menjamin keamanan penyimpanan arsip in aktif baik fisik maupun informasi, maka perlu menetapkan Pedoman Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 34 Tahun 1979
PERBUP ini mengatur tentang Pedoman Penataan Arsip In Aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi prosedur, sarana prasarana serta teknis penataannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2004.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya agar dapat berhasil dan berdaya guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP NO. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1999; PERDA Kab. Pati No. 6 Tahun 2000; PERDA Kab. Pati No. 20 Tahun 2002; PERDA Kab. Pati Nomor 7 tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2004.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
