Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan
pinlaman modal bergulir; bahwa sehubunqan dengan hal tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperiukan petunjuk teknis Penvaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur tentang Juknis Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah dengan status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2005.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 6 Tahun 2005 Dan Nomor 7 Tahun 2005
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 6 Tahun 2005 Dan Nomor 7 Tahun 2005 Maka Untuk Kelancaran Pelaksanan Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Dimaksud;
B. Bahwa Sehubungan Dengan Huruf A Di Atas, Perlu Menetapkannya Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Prp Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; Perda Kapuas Nomor 15 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 5 Tahun 2005; Perda Kapuas Nomor 6 Tahun 2005; Perda Kapuas Nomor 7 Tahun 2005.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 6 Tahun 2005 Dan Nomor 7 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11, 12, 13 'dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jernbrana, disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran,Tunjangan Badan Kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor I Tahun 2005
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2005.
-
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyaluran Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan
dana bantuan bergulir kepada pengusaha kecil, menengah
dan koperasi Kabupaten Banyumas di pandang perlu adanya
pengaturan penyaluran dan penggunaan dana bergulir yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Banyumas; bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Modal Be~gulir 'lPengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten
Banyumas;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun
2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerimaan Bantuan Modal Bergulir untuk Pengusaha Kecil Menengah clan Koperasi (PKMK) dan petunjuk teknisnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2005
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 18 tahun 2015 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemberdayaan masyarakat kabupaten bone bolango
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Pepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolago No.19 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 2007
ABSTRAK:
bahwa pembentukan Badan Akreditasi Sekolah telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan keputusannya nomor 3/2004 tanggal 10 Maret 2004; bahwa berkaitan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2005, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03/2004 tanggal 10 Maret 2004; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2005;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 105 Tahun 2000; Kepres No 17 Tahun 2000; Kepmendagri No 29 Tahun 2002; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2005.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2004.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Bali No. 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Kawasan Pengeragoan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya minat masyarakat rnclakukan
investasi di Kabupaten Jembrana, khususnya pariwisata di daerah
Pengeragoan, maka Kawasan Pengeragoan sudah sangat mendesak
untuk ditata;
b. Bahwa dalam pena~n Kawasan Pengeragoan tetap mempcrhatikan
pelestarian I ingkungan;
c. bahwa untuk mendukung maksud huruf a dan huruf b tersebut
diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penataan Kawasan Pengeragoan,
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
ndang - Undang Nomor 24 Tahun 1992
U ndang - Undang Nomor 23 Tahun 1997
l Jndang - Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang - Undang Nomor 32 Tahon 2004
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pcmerintah Nomor I 05 Tahun 2000
Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tabun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004
Pasal 3 Bangun - bangunan yang dapat dibangun scpanjang kawasan dimaksud Pasal 2
fasal 5 Garis sempadan bangunan sebagairnana dimaksud Pasal 3
Pasal 9 P-eraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2005.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2005
perbup kapuas tentang perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2005/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dan Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 8, Maka Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Tersebut;
B. Bahwa Sehubungan Dengan Huruf A Di Atas, Perlu Menetapkannya Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; Perda Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 18 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 7 Tahun 2002; Perda Kapuas Nomor 8 Tahun 2005.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.
2 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
