Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2007/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dan penyusunan upah minimum kabupaten (UMK) serta penerapan sistem pengupahan di tingkat Kab Kendal, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kab Kendal; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf "a" diatas perlu dibentuk Perbup Kendal tentang Dewan Pengupahan Kab Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 21 Tahun 2000; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 tahun 2004; PP No 32 Taun 1950; PP No 16 tahun 1976;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, tugas, organisasi, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengupahan Kabupaten, tata cara pengusulan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, tata kerja dewan pengupahan kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2007.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2007
penetapan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone bolango
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2004; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2007.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perllu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2007 tentang badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 72 tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan fungsi, keanggotaan, pencalonan dan penetapan anggota, larangan dan sanksi panitia, biaya pembentukan, pengawasan pelaksanaan pembentukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pimpinan BPD, tata tertib, rapat BPD, tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, masa jabatan dan pemberhentian anggota BPD, penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu, hubungan kerja, keuangan dan administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2007.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/209 Tahun 2001 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indek Pemberian Bantuan Akibat Bencana Alam Di Kabupaten Purworejo Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pertolongan pertama yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat yang menderita akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya perlu diberikan bantuan untuk dapat memulihkan kembali kemampuan dan kepercayaan diri korban akibat bencana yang dialami; bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan tertib, terukur dan terarah maka dipandang perlu
menetapkan Indek Pemberian Bantuan Akibat Bencana Alam Kabupaten Purworejo Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005; Keputusan presiden Nomor 43 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Keputusan gubernu r Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/59/2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan, prosedur pemberian bantuan, besarnya bantuan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2005 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2007
PEMBERDAYAAN - BADAN PENGAWASAN DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda maka perlu diterbitkan Perbup tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Kabu. Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimarra diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 15 Tahun 2004.
Perbup ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, yang meliputi; PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
ATAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI; PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN; KETBNTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2007
PEMBERDAYAAN - BADAN PENGAWAS - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka perlu diatur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Bupati
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002; PERDA No. 10 Tahun 2003; PERDA No. 1 Tahun 2005; Kep. Bupati No. 531 Tahun 2003
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pemberdayaan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Meliputi Penyelenggaraan Pengawasan atas Pemerintahan Daerah Kabupaten;Penganggaran dan Sarana Pengawasan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007.
4 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Pasal 7. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan lkan.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN IKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2007.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Untuk Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pads Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persedlaan awal tahun sebagai uang muka kerja dan
penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban uang persedlaan: bahwa untuk mengatur ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu diberi batas penyediaan uang persediaan dan
penggantian uang; bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemertntah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nemer 1 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur tentang Batas jumlah uang perssdiaan yang dlberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 1/12 (satu per dua betas) dari pagu anggaran masing-masing belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2007.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
