Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2008/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-Lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2009-2011
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang adalah perusahaan yang asetnya merupakan milik kekayaan daerah yang dipisahkan; bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 089 Tahun 2005 tentang Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini, khususnya pada biaya operasional dan penyusutan; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, maka perlu meninjau dan mengatur kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1980;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
Bab III Golongan Pelanggan dan Blok Konsumsi
Bab IV Tarif Air Minum
Bab V Beban Tetap dan Tarif Lain-Lain
Bab VI Pembayaran
Bab VII Sanksi Pelanggaran dan Administrasi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
Bab X
Bab XI
Bab XII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2008.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 089 Tahun 2005 dicabut.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak. Berisikan 8 Bab
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
21 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan
kepada publik di Kabupaten Klaten pada Tahun 2009
agar berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan
diperlukan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2009; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-
2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun 2009.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2009 serta
matrik program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2008.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Kepada Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja Pegawai Dinas Pelayanan
Terpadu Kabupaten Tegal maka berdasarkan pertimbangan
obyektif Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu memberi
tambahan penghasilan kepada Pegawai Dinas Pelayanan
Terpadu Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif tersebut dalam huruf
a, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran
untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Dinas
Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Bagi Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu
Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegat Nomor 04 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif kepada Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2008.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 840/437 Tahun 2007 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2008/No. Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai; bahwa guna terwujudnya keteraturan penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, maka sesuai
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, penataan ruang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang hijau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purworejo;
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;
Perat uran Ment eri Dal am Negeri Nomor 1 Tahun
2008; Keput usan Ment eri Dal am Negeri Nomor 147 Tahun
2004; Perat uran Daerah Kabupat en Pur worej o Nomor 23
Tahun 2000; Perat uran Daerah Kabupat en Purworej o Nomor 4
Tahun 2008; Perat uran Bupat i Purworej o Nomor 22 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, fungsi dan manfaat, jenis RTHKP, penataan RTHKP, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dna pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 masih dalam proses penyusunan dan pembahasan serta akan dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sehingga tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mendesak dan segera harus dikeluarkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan; Untuk maksud diatas, perlu segera menetapkan Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.106 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.24 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.30 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.16 Tahun 2006.
Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2008 adalah untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda/dihindari, meliputi kegiatan pelaksanaan PON XVII, PILKADA dan kegiatan TMMD. Pengeluaran daerah telah masuk dalam APBD murni Tahun 2008 SKPD DIKLUSPORA dan BAPEMAS namun mengalami pergeseran ke SKPD BPKD. Pergeseran ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2008. Didalam pelaksanaan pengeluaran tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2008.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 2006.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2008
URAIAN TUGAS - JABATAN STRUKTURAL - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2008/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Susunan Organisasi; Uraian Tugas Kepala Badan; Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian; Uraian Tugas Kepala Bidang dan Sub Bidang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2008.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Kepbup Tanjung Jabung Timur No. 532 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meringankan beban
Anggota/keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang
mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu
diberikan bantuan; bahwa / bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2008; bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib
administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud
dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka; Tata Cara Permohonan Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Kepada Sekretaris Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45
Tahun 2006;
b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Lelang Izin Pengusahaan perlu
mendelegasikan penandatanganan dokumen Lelang Izin Pengusahaan kepada
Sekretaris Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 a jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006;
Materi Pokok: Pendelegasian Penandatanganan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.
Jumlah Halaman : 2 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
