Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2008 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha
Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
139/KPTS/1988; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2008.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 100 Tahun 2008
peraturan bupati - standar satuan harga barang dan jasa
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 100, BD.2008/No.101
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, agar tercapai tertib administrasi serta efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, perlu ditetapkan standar satuan harga barang dan jasa kegiatan, pengadaan, pemeliharaan dan honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Di Lingkungan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2008.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 99 Tahun 2008
peraturan bupati - standar biaya kegiatan perjalanan
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 99, BD.2008/No.100
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati Banyumas Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009, Pejabat Negara termasuk dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati Banyumas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.02/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati Banyumas dan Pimpinan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 98 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Naskah Dinas BPD
Bab III Stempel BPD
Bab IV KOP Naskah Dinas
Bab V Papan Nama
Bab VI Administrasi BPD
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Pemalang dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 97 Tahun 2008
PERBUP Kab. Pemalang No. 102 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Mencabut
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008 tentag Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 95 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2008/NO.45 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
