Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional manajemen perlu diatur dengan sistem pengurusan surat yang baik mencakup kegiatan penerimaan, pengiriman, pengarahan, dan pendistribusian surat ke unit-unit kerja; bahwa prosedur pengurusan surat perlu diatur dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 22 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2003; Keputusan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2001
PERBUP ini berisikan lampiran-lampiran yang terdiri dari Pendahuluan; Asas Pengurusan Surat; Sarana Pengurusan Surat; Prosedur Pengurusan Surat; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2004.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2004
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH - TUGAS POKOK, FUNGSI TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2004/No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi da~ Tatakerja Badan Penelitian Pengembangan,
Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas maka per1u
ditetapkan Peraturan ~upati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian I
Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Sadan Penelitian Pengembangan,
Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemeri~h Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004
Keputusan Bupati Pati Tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun serta penerapan Kurikulun Berbasis Kompetensi untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun ajaran 2004/2005, maka kegiatan belanja modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang tercantum pada Keputusan Bupati Pati tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2004; Keputusan Bupati Patt tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004.
PERBUP ini mengatur tentang Perubahan Keputusan Bupati Pati tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tenting Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2004.
Keputusan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2004 diubah
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2004
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2004/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas flomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bariyumas dan sebagai pedoman operasional
Badan untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tatakerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T_ahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2004
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA JABATAN
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2004/No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tatakerja Jabatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dan dalam rangka sebagai pedoman
operasional untuk peningkatan kinerja organisasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas, dan Tatakerja Jabatan Pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKBIM.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 T ahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah berakhimya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003; bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang perhitungan APBD Kab. Pati Tahun Anggaran 2003
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2004.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 279 Tahun 2003
PERBUP - PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA
2003
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 279, LD.2002/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Route Dan Pengadaan Angkutan Pedesaan Di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
keselamatan angkutan penumpang serta peningkatan
perekonomian rakyat khususnya di wilayah
Kecamatan Susukan, dipandang perlu diatur route dan
pengadaan angkutan pedesaan di Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan hal dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10
Tahun 2002
Pengaturan Route Dan Pengadaan Angkutan Pedesaan; Besarnya Tarif; Pelaksaan dan Pengawasan; Jangka Waktu; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2003.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2003
PERDA - PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 284 TAHUN 2001 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2003
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD.2003/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 284 Tahun 2001 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian eri Sipil di Seragam Dinas Pegawai Neg Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, khususnya jenis Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) untuk Pegawai Negeri Sipil wanita, dipandang perlu diubah Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49); Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248
Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2003.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 guna pencapaian program dan sasaran pembangunan dengan didukung administrasi yang tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Pati Tahun 2003; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-54/A/2000 dan Nomor KEP-247/M.PPN/04/2002; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Repuplik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor : KEP-
82/ A/2000 dan Nomor 6126/D.2/11/2000; Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 1 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan ABPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2003.
130 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 686 Tahun 2002
PERBUP - PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 686, LD.2002/No.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri
merupakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia; bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri harus
dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Kantor
Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia; bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terhadap
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagai- mana tersebut di atas, sambil menunggu berlakunya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 92/MEN/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31
Tahun 2000.
Penempatan TKI; Kantor Cabang PJTKI; Hak dan Kewajiban; Kewajiban; Penyuluhan dan Pendapatan; Pendaftaran dan Seleksi CTKI; Kelengkapan Proses dan Dokumen TKI; Perjanjian Penempatan; Rekomendasi Pasport; Asrama/Akomodasi; Perlindungan dan Masa Penempatan TKI; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengembangan; Pengendalian dan Pengawasan; Purna Penempatan TKI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2002.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
