Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2005/25 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2005
desa - sewa - cara lelang tanah kas desa atau bengkok
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2005/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Sewa dengan Cara Lelang Tanah Kas desa atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa tanah kas Desa atau bengkok adalah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi aparat Desa yang dapat atau diperbolehkan untuk disewakan pada pihak lain atau pihak ketiga; bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi Aparat Pemerintah Desa terhadap tanah kas Desa atau bengkok yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga tersebut, maka salah satu jalan sewa tanah kas Desa atau bengkok dilaksanakan dengan cara lelang; bahwa untuk pengendalian, tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok di Kab tegal, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok aparat pemerintah desa di Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Ketentuan sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok aparat pemerintah desa di Kab tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2000; Perda Kba Tegal No 11 Tahun 2000; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2000; Oerda kab Tegal No 13 Tahun 2000; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 11 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tanah kas desa atau bengkok merupakan sumber penghasilan bagi aparat pemerintah desa. MAsa sewa dengan cara lelang tanah paling lama 1 tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat Dan Tanda Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang peningkatan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu adanya Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979
PERBUP ini mengatur tentang Pola Klasifikasi Kearsipan digunakan sebagai Pedoman Penomoran Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2005.
92 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Pedesaan dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Eceran BBM teiah berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan; bahwa dengan adanya perubahan Biava Operasionai Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan tersebut, tarif angkutan pedesaan keias ekonomi dengan kapasitas 12 (dua beias) dan 16 (enam beias) tempat duduk periu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perhubungan Nornor KM. 59 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003.
PERBUP ini mengatur Tarif Dasar Penumpang Angkutan Pedesaan. Adapun Tarif Dasar Batas Atas sebesar 20% (dua puluh persen) diatas biaya pokok sebesar Rp 134,00 (seratus tiga puiuh em pat rupian) per penumpang per kilometer, sehingga meniadi Rp 160,00 (seratus enam puluh rupiah ) per
penumpang per kilometer: dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar 20% (dua puluh persen) dibawah biava pokok sebesar Rp i 34,00 (seratus tiga puiuh empat rupiah) per penumpang per kilometer, sehingga menjadi Rp 107,00 (seratus tuiu rupiah) per penumpang per kilometer
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2005
PERBUP Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pengecer Wilayah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa penetapan Harga eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di wilayah Kabupaten Tegal telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 541/0224.A/2003 tanggal 7 April 2003; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 541/0224.A/2003 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pengecer Wilayah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2001; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 tahun 1986; Pergub Jateng No 63 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang HET Minyak Tanah hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 903/578/2004 dan Nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat
strategis, penyesuaian penerimaan daerah yang
ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak
serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan,
perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Neta
Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah
Kabupaten Banyumas nomor 903/578/2004 dan
nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan
·umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004 diubah.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
