tugas - fungsi - tata kerja - dinas pelayanan terpadu
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2006/No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi di Lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Kab Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006 dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian , Bidang dan seksi di Lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, bidang dan Seksi di Lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2003; PP No 9 Tahun 2003; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 14 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Pt. Bank Pembangunan Kalteng Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu
kiranya untuk menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Kapuas, yang dalam hal ini PT. Bank
Pembangunan Kalteng;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2006 .
Peraturan Bupati Kapuas Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Pt. Bank Pembangunan Kalteng Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2006.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, agar lebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Bersamna Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dam Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKIM PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dislutkan
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2006
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA YANG BERPRESTASI - PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2006/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Desa Yang Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa pemberian tanda penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Lembaga Desa yang berprestasi sebagai penyelenggara
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam
rangka memberi motivasi atas pengabdian dan kesetiaannya kepada
pemerintah; bahwa sebagai pedoman dalam memberikan tanda penghargaan dan
kesetiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar penilaian menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPMD yang berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2006/21 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Perkuatan Modal Bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kabupaten Majalengka Tahun 2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006
PERBUP - PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINA PD BPR BKK/ BKK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2006/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2006; bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002
Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina Pd Bpr Bkk/ Bkk Kabupaten Banyumas Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2006.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 20 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta
ABSTRAK:
Dalam rangka mendayagunakan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Jakarta, maka dipandang perlu untuk membentuk unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Non Struktural yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan dimaksud; dengan keberadaan Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat membantu kelancaran Pegawai, Pejabat, dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta; untuk maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; PP No.25 Tahun 2000; PP No.39 Tahun 2001; PP No.11 Tahun 2003; KEPPRES No.5 Tahun 2001; Perda No.27 Tahun 2000.
Susunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan terdiri dari: Kepala Unit, Koordinator Bidang Tata Usaha, Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi, Koordinator Bidang Perawatan dan Pemeliharaan, Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan, Bendahara, Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan, pelayanan akomodasi dan transportasi bagi pegawai, pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta. Manajemen Pengelola Rumah Tangga Pimpinan dilaksanakan oleh Koordinator Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan maupun dengan Instansi di luar Unit Pengelola. Kepala Unit di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan atau Sekretaris Daerah berdasarkan usul dari Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Koordinator Bidang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usul Kepala Unit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2006.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa daiam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat, maka perlu Sadan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dltetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 2003; Keputusan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002.
PERBUP ini mengatur tentang BAPERJAKAT. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) terdiri dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai Ketua merangkap Anggota; Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Anggota; Kepala eacan Pengawas xaoupaten Patt seiaku Anggota; Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati setaku Anggota; Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupatan Pati selaku Sekretaris.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 20 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2006 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
