PERBUP Kab. Sumedang No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi . Pengisian formulir dan penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemeriksaan Kabupaten Banjar, Meliputi : Ketentuan Umum; Pendaftaran LHKPN; Registrasi LHKPN; Tata cara Penyampaian LHKPN; Unit Pengelolaan LHKPN; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 115 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Kabupaten
Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan
anggaran beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah
yang mau kembali sekolah serta bagi Peserta Didik yang
Rentan Putus Sekolah; bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial beasiswa anak
usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyaluran
Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik
Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah
di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati rang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah
Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah di Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta DIdik AUSTS dan Rentan Putus Sekolah
Bab IV Tata Cara Pengajuan Usulan dan Pencairan
Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VI Sanksi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2019/NO.116, LL Kab. Kubu Raya : 26 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kubu Raya agar diselengarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan BMD; Pemenfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
12 HAL DAN Penjelasan sebanyak 14 (empat belas) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 115 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati kaur tentang susunan struktur organisasi perangkat daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 680
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk penyelenggaraan Pemerintah di Daerah yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan rasional perlu ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada
b. untuk melaksanakan perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP RI No. 18 Tahun 2016
6. Pemendagri RI No. 80 Tahun 2015
7. Peraturan daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tetntang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 115 Tahun 2017
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap; bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas
agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf g Pasal 22, penyisipan huruf f.1 Pasal 27, perubahan huruf m Pasal 32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 115 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dibentuk Perbu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.17 Tahun 2015; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 . Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Uraian Penjabaran Perubahan APBD dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 115 Tahun 2022
penyelenggaraan - kegiatan - padat - karya - infrastuktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya berupaya mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat agar pelaksanaan kegoatan padat karya infasdtuktur maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Infrastuktur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana trelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2013; Permen Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Padat Karya Infrastuktur, Tahapan Kegaiatan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 115 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur uraian tugas Jabatan
Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
