Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72028
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Bina Marga Berdasarkan Analisa Jabatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil,
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 std Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 std Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017
Pergub ini mengatur Nomenklatur Jabatan yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Dinas Bina Marga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Bina Marga
12 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Rumah Sakit Khusus Daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Rumah Sakit Khusus Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang diterapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) bahwa setiap rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENKES No. 228/MENKES/PER/IV/2011; PERMENKES No. 775/MENKES/PER/IV/2011; PERMENKES No. 772/MENKES/SK/IV/2005; KEPEMNKES No. 129/MENKES/SK/II/2008;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, peraturan internal institusi, peraturan internal staf medis, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menempuh pendidikan formal baik melalui Program Tugas Belajar maupun Izin Belajar, sehingga perlu diubah, sehingga ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 62 Tahun 2017
unit pelaksana teknis daerah balai pengujian dan sertifikasi mutu barang.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2017/NO.62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian & Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.5 Tahun 1984; UU No.8 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Perda No.11 Tahun 2016; Pergub No.67 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, organisasi, tata kerja, eselon,pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 8 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan
berbagai kemajuan pembangunan, sering mendapat
kunjungan tamu nasional maupun internasional yang
memberikan manfaat untuk pembangunan daerah;
b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib
penerimaan tamu Kepala Daerah perlu pengaturan
penyelenggaraan penerimaan tamu Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III JENIS PELAYANAN BAGI TAMU
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD Th. 2017 Nomor 62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
ABSTRAK:
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pelerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
untuk melindungi upah pkerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, serta untuk melaksanakan amanah ketentuan Ps. 8, Ps. 99 UU No.13 Tahun 2003, ketentuan Ps. 41, Ps. 42, Ps.43, Ps.44, Ps. 45 dan Ps. 49 ayat (1) dan ayat (3) PP No.78 Tahun 2015, ketentuan Ps. 3, Ps. 6, Ps. 8, Ps. 11, dan Ps. 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013;
Upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2017yang ditetapkan dengan Pergub. Sulawesi Tenggara No. 36 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
Kondisi perekonomian dewasa ini berada pada situasi yang belum menggembirakan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mngalami fluktuasi;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU. No.13 th. 1964, UU. No.13 th.2003, UU No.4 th.2009, UU. No.23 th.2014, UU. No.2 th.207, PP No.6 th.1988, PP no,78 th, 2015, Kepres No.107 th.2004, Inpres No. 9 th 2013, Peraturan Mentreri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 th.2012, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 th. 2013
dalam peraturan ini diatur tentang pentapan upah minimum dan upah minimum sektoral provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimium dan upah minimum sektoral provinsi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Pergub. Sulawesi Tenggara no.36 tahun 2006
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2017
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen terhadap pentingnya peranan pengawasan;
b. bahwa komitmen Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 51 Tahun 2012
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Nomor 40 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Piagam Audit Internal yang mana piaham ini dimaksudkan sebagai landasa, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi inspektorat dalam melakukan Audit Intern di lingkungan pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan
1. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
9. undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan kesehatan
10. undang-undang nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan
11. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
12. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
13. peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
14. peraturan menteri kesehatan nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
15. peraturan menteri kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan
16. peraturan menteri kesehatan nomor 391 tahun 2014 tentang pedoman penetapan rumah sakit regional
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur lampung nomor 43 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY No. 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; Bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016
Materi Pokok: Beberapa ketentuan mengenai tarif perjalanan dinas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Mengubah Peraturan Gubernur DIY No. 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran : 7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 62, BD 2017/No.62
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin utama dalam peraturan ini meliputi: Klasifikasi Informasi, Pengelolaan Informasi, Perlindungan Informasi, Akses terhadap Informasi Berklasifikasi, Sanksi, Tanggung Jawab dan Kewenangan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
38 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
