Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 78, BD 2017/NO.78
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas guna mendukung fungsi legislatif DPRD
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
40 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5),
Pasal 17, Pasal 20 ayat (7), dan Pasal 25 ayat (3), perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Sapi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELESTARIAN GENETIK SAPI BALI UNGGUL
Pasal 6 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 7 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistematika: 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
15 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 77 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 77, BD.2017/NO.77
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 49), perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No. 2 Tahun 2012 ;4.PMDN No. 13 Tahun 2006;5.PMDN No.32 Tahun 2011;6.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;7.Pergub No.49 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pernbangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun· 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengembangan Kampung KB, Koordinasi, Tingkatan Kampung KB, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2017
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - DI - lINGKUNGAN - DINAS - KOPERASI - DAN - USAHA - KECIL - PEMERINTAH - DAERAH - prOVINSi - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 77, BD 2017/77
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Koperasi dan UKM No. 18/PER/M.KUKM/IX/2015; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Prov. Jabar No. 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; UPTD Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
17 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar
tidak merosot pada tingkat yang paling rendah
sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja,
perlu penyelarasan kebijakan upah minimum
dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan
keberlangsungan usaha dan peningkatan
kesejahteraan pekerja/buruh;
b. bahwa sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan serta Surat Bupati Badung
Nomor
560/1070/Disperinaker
perihal
Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten
Badung dan Berita Acara Kesepakatan Dewan
Pengupahan
Provinsi
Bali
tanggal
29 Nopember 2017, disepakati adanya usulan nilai
Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung untuk
Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah
Minimum Sektoral Kabupaten Badung;
Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di daerah diperlukan pedoman pendirian, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran dan Fungsi, Penyelenggaraan Technopark, Penerima Layanan Technopark, Pendaftaran, Pembinaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi, Kerjasama, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
19 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik
5. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perndang-undangan
9. undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
10. undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
12. undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum
14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
15. peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2017
PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Whistleblower
Bab III Mekanisme Pengaduan
Bab IV Tim Pengelola Pengaduan
Bab V Pengelolaan Pengaduan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
