Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana Nomor 90 Tahun 2018 perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 16 Tahun 2017
PERGUB Prov. NAD No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh; Merubah sebagian Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh Menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah Madarasah Berasrama di Aceh
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah Berasrama di Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan sekolah/madrasah berasrama, dipandang perlu untuk mengatur standar penyelenggaraan sekolah/madrasah berasrama di Aceh.
Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tenatang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan, berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran Agama.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016; Qanun Aceh No.11 Tahun 2014;
Ketentuan Umum, Standar Proses Pengasuhan, Standar Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Asrama, Standar Pembiayaan, Penilaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
22 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil guna mewujudkan akuntabilitas kinerja, telah
diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama
guna mengantisipasi wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), perlu memberikan peningkatan kesejahteraan
khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.
Dr. Margono Soekarjo, dengan menyesuaikan besaran
tambahan penghasilan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang ketentuan umum dan Standar tambahan penghasilan/
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2010/NO.11 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinyasecara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Berdasarkan norma-norma agama, moral dan hukum, kegiatan perdagangan perempuan dan anak merupakan kejahatan berat kemanusiaan yang harus diberantas hingga keakar-akarnya. Praktek perdagangan perempuan dan anak di Sumsel sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan keseriusan dan kecematan kita sebagai negara yang memjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak. Penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-unadngan nasional maupun internasional terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan perempuan dan anak. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 39 tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 20007; Keppres No. 36 Tahun 1990; Perpres No. 9 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, hakekat dan tujuan, pembentukan gugus tugas, susunan dan keanggotaan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal (Hosital By Laws) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf
r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Internal (Hosital By Laws) Rumah Sakit Umum Karsa Husada
Batu.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2015
tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah
pada BLUD Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu terdiri dari Tata Kelola Korporasi, Tata Kelola Staf Medis dan Tata Kelola Keperawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan Rumah Sakit. Umum Karsa Husada Batu dengan subtansi:
(a) struktur organisasi;
(b) prosedur kerja;
(c) pengelompokan tugas dan fungsi-fungsi logis;
(d) pengelolaan sumber daya manusia.
(e) standar pelayanan minimal
(f) pengelolaan keuangan;
(g) tarif pelayanan;
(h) pendapatan;
(i) biaya;
(j) perencanaan dan penganggaran;
(k) kerjasama;
(l) pengadaan barang dan/atau jasa;
(m) pengelolaan barang;
(n) akuntabilitas kinerja;
(o) pelaporan dan pertanggungjawaban;
(p) pembinaan dan pengawasan;
(q) pengelolaan sumber daya lain;
(r) pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit;
(s) kerahasiaan informasi medis;
(t) evaluasi dan penilaian kinerja;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
85 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016
pns - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI DASAR
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2016/No.16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah diperlukan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Administrasi Dasar; bahwa pendidikan dan pelatihan teknis administrasi dasar merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi di Provinsi Jateng yang mampu melayani kepentingan publik secara prima (service excellence); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Pendidikand an Pelatihan Teknis Administrasi Dasar bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jateng;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan diklat, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) Untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat rumah tangga kurang mampu atau miskin yang mengalami lonjakan harga di bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau di hari besar keagamaan lainnya, perlu diselenggarakan operasi pasar murah, Pemda Provinsi Jawa Barat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan operasi pasar murah, maka perlu ditetapkan Pergub tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah: UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun 2012; Pergub No. 14 Tahun 2022; Pergub No. 13 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan, dukungan pemerintah daerah provinsi, kerja sama, pendanaan, keadaan kahar, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
8 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2021
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta
Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No. 1Tahun 2021,
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Halaman 28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Pergub Bengkulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu TA 2018
ABSTRAK:
Sesuai dengan usuian dari beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
melakukan pergeseran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar jenis belanja dan menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 9O611309/KEUDA tanggal 15 Maret 2018 perihal Penganggaran Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
d.engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
pergeseran anggaran antar obyek belanja dan antar
rincian obyek beianja dalam obyek belanja dilakukan
dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun Anggaran 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51, Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun Anggaran 2018. Dimuat perubahan pada lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
Peraturan ini terdiri atas 5 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan APBD yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diperlukan regulasi yang mengatur terkait dengan prosedur penerbitannya.
dasar hukum: UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 200 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No.7 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perde Provinsi Sulawesi Barat No.8 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2010; Pergub Sulawesi Barat No.38 Tahun 2013.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata kerja , sarana dan prasarana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
16 halaman, Lampiran 29 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
