petunjuk teknis program penguatan modal dana pengembangan usaha melalui bantuan hibah kepada koperasi baru di provinsi gorontalo tahun 2014
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2014/No.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi Baru di Provinsi Gorontalo Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peran koperasi disektor ekonomi kerakyatan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2005; Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda Kab Gorontalo No.12 Tahun 2013; Perda Prov Gorontalo No.16 Tahun 2013; Pergub No.6 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi Baru Di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan Dan Sasaran, Mekanisme Penyelanggaraan Program, Persyaratan Koperasi Peserta Program, Tata Cara Seleksi Koperasi Calon Peserta Program, Proses Pencairan Dan Penyaluran Bantuan Dana, Kewajibah Dan Tanggungjawab, Pelaporan Dan Monitoring Evaluasi Program, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan penanaman modal melalui sinergitas anat pemangku amanah, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk Forum West Java Investment Partnership (WJIP). Pembentukan Forum West Java Investment Partnership (WJIP) ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Forum West Java Investment Partnership (WJIP), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Forum;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Organisasi;
6. Keanggotaan;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014.
7 halaman (lampiran 1 halaman)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat di Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar yang tepat sasaran, kebermanfaatan, tidak diskriminatif, transparansi dan akuntabilitas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h PP Nomor 39 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat di Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang bentuk jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan yang bertujuan memberikan bantuan kepada orang dengan masalah kesejahteraan sosial, yaitu lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Lanjut usia terlantar adalah orang berusia lebih dari 60 tahun, mengalami ketelantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan, baik fisik maupun ekonomi, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki aset. Sedangkan penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Bantuan berupa uang paling banyak Rp500.000,00 disertai dengan pendamping sosial.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita daerah 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
1. UU Nomor 9 tahun 1967
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 15 Tahun 2004
5. UU Nomor 33 Tahun 2004
6. UU Nomor 12 Tahun 2011
7. UU Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan terdiri atas:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan SAL;
c. Neraca;
d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
SAPD terdiri atas:
a. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.
b. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengungkapan dan pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRS, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010;
-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013.
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
-Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Ernaldi Bahar Dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman kerjasama RS Ernaldi Bahar dengan pihak lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, bentuk kerjasama, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2014
Telekomunikasi, Informatika, dan InternetStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
perubahan - organisasi upt dinas perhubungan, komunikasi dan informatika
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2014/No/32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infotmatika Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infotmatika Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya penataan kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infotmatika Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada ketentuan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2014.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 diubah.
4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
1. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 25 Tahun 2009
4. UU Nomor 12 Tahun 2011
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi:
a. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Bidang sosial;
c. Bidang layanan terpadu badi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. Bidang lingkungan hidup;
e. Bidang ketenagakerjaan;
f. Bidang ketahanan pangan;
g. Bidang kesenian;
h. Bidang perhubungan; dan
i. Bidang penanaman modal.
SPM provinsi memuat:
a. Jenis pelayanan dasar;
b. Indikator SPM;
c. Batas waktu pencapaian;
d. Target pelaksanaan SPM; dan
e. Penanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 32 Tahun 2014
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, LD.2014/32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;
-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
-Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
-Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
-Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
-Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
-Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
-Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
-Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2014
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peratura Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rincian tugas dan tata kerja pada satuan polisi pamong praja provinsi papua barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2014.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
