Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 56.356 peraturan dalam 0,293 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Izin Penumpukan Barang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Download file:

PERDA BJB NO. 07 TAHUN 2001 edit searchable.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2001/NO.38

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penumpukan Barang

ABSTRAK:

bahwa upaya menciptakan penggunaan ruang yang serasi dan seimbang terhadap penumpukan barang dan material balk sebagai usaha maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, bersih, sehat dan nyamau di lingkungan masyarakat, dipandang perlu pengaturan dan penertiban Penumpukan Barang dalam wilayah Kota Banjarbaru; bahwa untuk melaksanakan upaya penertiban tersebut, maka semua Penumpukan Barang tersebut hams mentiliki Izin dari Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa untuk mencapai maksud tersebut padsa huruf a dan b konsideran ini periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tabun 1967; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001.
Peraturan Daerah tentang Retrubusi Izin Penumpukan Barang yang berisi; Ketentuan Umum; Obyek Dan Subyek Retribusi Izin; Ketentuan Perizinan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Pengguanaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Ketentuan Larangan; Ketentuan Pembinaan; Ketentaun Pidana; Penyidikan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2001.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pajak Hotel

Abstrak

Perpajakan

Download file:

1128. Peraturan Daerah_Tebo_2001_7.pdf

pAJAK HOTEL

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamanin perkembangan dan kemajuan daerah pada masa mendatang; Dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo; Pajak Hotel juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.
Undang - undang no. 54 tahun 1999; Undang - undang no. 22 tahun 1999; Undang - undang no. 8 tahun 1981; Undang - undang no.17 tahun 1997; Undang - undang no. 18 tahun 1997; Undang - undang no. 19 tahun 1997; Undang - undang no. 25 tahun 1999; Peraturan Pemerintah no 19 tahun 1997; Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000; Keputusan Presiden no. 44 tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 84 tahun 1983; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 170 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 173 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 43 tahun 1999.
Peraturan didalam Perda ini meliputi : Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Petetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagih Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2001.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 7 ...tang UPTD Labkes.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA_kab__No_7_Tahun_200...BELANJA_DESA_ocr.pdf

anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2001 No.48

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pengaturan mengenai pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi, dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk pengertian, penyusunan, penetapan, jenis penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaannya. Selain itu, terdapat ketentuan tentang pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan anggaran, serta pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa dan BPD. Sanksi diberlakukan bagi Bendaharawan Desa yang menyalahgunakan keuangan APB Desa, dengan kewajiban ganti rugi dan konsekuensi hukum jika tidak dapat diselesaikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2001.
12 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

perda_7_2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

7 2001.pdf

DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalarn rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang yang diterapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 8 Tahun 1974; Uu No 2 Tahun 1999; Kepmendagri No 50 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, dinas pendapatan daerah, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas pertanahan, dinas perikanan dan pelautan, dina sperhubungan, cabang dinas, UPTD, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1980, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1992; Pertauran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1995 dicabut.
84 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Perikanan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Nomor 07 Tahun 2001...RIBUSI PERIKANAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982

Download file:

7. Susunan.pdf

PEMERINTAH DESA - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No. 28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Blora Nomor 3 Tahun 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Desa sehingga perlu diganti; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, merietapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi DanTata Kerja Pemerintah Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Bfora Nombr 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi pemerintah desa, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 dicabut.
16 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

perda_7_th_2001(2).pdf

struktur-organisasi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang masing-masing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986, Nomor 14 Tahun 1995, Nomor 1 Tahun 1981, Nomor 7 Tahun 1988, Nomor 6 Tahun 1988, Nomor 11 Tahun 1999, Nomor 1 Tahun 1996, Nomor 9 Tahun 1996, Nomor 2 Tahun 1996, Nomor 8 Tahun 1996, Nomor 14 Tahun 1981, Nomor 2 Tahun 1998, Nomor 1 Tahun 1997, Nomor 9 Tahun 1998, Nomor 2 Tahun 1981, dan Nomor 13 Tahun 1995, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ; b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, dan Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, juncties Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, maka Kantor Wilayah Departemen Sosial, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni Dan Budaya, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah telah diintegrasikan dalam Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, dinas kesejahteraan sosial, dinas pariwisata, pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas bina marga, dinas permukiman dan tata ruang, dinas pengelolaan sumber daya air, dinas pertanian tanaman pangan, dinas peternakan, dinas perikanan dan kelautan, dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas perhubungan dan telekomunikasi, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dinas pertambangan dan energi, dinas pendapatan daerah, dinas lalu lintas dan angkutan jalan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.
124 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2001

Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2001_07.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2001.