Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.875 peraturan dalam 0,252 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kewenangan Kabupaten Kapuas

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERDA KAB KPS NO17_ TENTA...KABUPATEN KAPUAS.pdf

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2000/29 D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasar 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah . Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan , kecuali dalam bidang Politik Luar Negeri , Pertahan Keamanan , Peradilan , Moneter Menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II KEWENANGAN KABUPATEN , BAB III KETENTUAN PERALIHAN , BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2000.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda No. 19 Tahun 1998 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tingkat II Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Nomor 19 tahun 1998 tentang retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Daerah tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan lidak berlaku lagi

Download file:

No. 17.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Abstrak

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda Nomor 17 Tahun 2000...ARAKATAN DI DESA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

No.17 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstrak

Desa

Download file:

2000pd3205017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA BJB NO. 17 TAHUN 2000.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2000/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan jenis Retribusi Daerah; Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut; Bahwa untuk pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/SK/VII/1993; Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 93 A/MENKES/SKB/II/1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998.
Peraturan ini Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Ketentuan Umum; Nama,Objek dan Subjek; Perawatan Dalam Rumah Sakit; Pelayanan Yang di Kenakan Tarif; Pelayanan Kesehatan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan,Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit dan Puskesmas; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengecualian; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2000.
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

RETRIBUSI UANG KARCIS,PEMERIKSAAN,TINDAKAN,PENGOBATAN PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Download file:

Perda No 17 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda_17_2000.pdf

Keuangan Daerah - pengelolaan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD. 2000/No. 17

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) undang-undang nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu di tetapkan peraturan daerah kota bekasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
Undang-undang nomer 9 tahun 1996; Undang-undang nomer 22 tahun 1999; Undang-undang nomer 25 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomer 5 tahun 1997; Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomer 105 tahun 2000; Peraturan pemerinta nomer 107 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomer 108 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomer 109 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomer 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa, tata cara melakukan pinjaman, Pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, kerugian keuangan dan barang daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2000.
40 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Desa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1981

Download file:

perda_nomor_16_tahun_2000.pdf

PERANGKAT DESA - TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2000/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa] 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengisian clan Pemberhentian Perangkat Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, per]u ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Pcraturan Pcmcrintah Nomor 25 Tahun 2000; Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peratman Menteri Dala.m Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan MN86/2000; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor E / 83 / 2000 dan 166/c/Kep/Ds/2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang lowongan dan pengisian perangkat desa, pengangkatan dan pemilihan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1981 dicabut.
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan No. 18 Tahun 1998 Ttg Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Daerah Tingkat II Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Nomo. 13 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dalam Daerah Kabupaten Asahan dinyatakan dicabnt dan tidak berluku lagi

Download file:

No. 16.2000_ok.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.