PERDA Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
ORGANISASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 76
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten halmahera barat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas maka perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten halmahera barat tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.6 Tahun 2000, UU No.1 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.34 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008, Pemendagri No.46 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan,Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon dan kepegawaian; Tata kerja; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2012.
7 Halaman, Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang No 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PUNGUTAN UANG LEGES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, uang Leges merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh melalui pelayanan jasa atas pengeluaran dan pengesahan Naskah Dinas; bahwa berhubungan dengan itu maka perlu ditetapkan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pungutan Uang Leges
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 12 Tahun 1957; UU No 8 Tahun 1981; PP No 5 Tahun 1975; Instruksi Mendagri No 11 Tahun 1969
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Besaran Tarif Uang Leges; BAB III Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran; BAB IV Ketentuan Pidana; BAB V Ketentuan Penyidikan; BAB VI Ketentuan Lain-lain; BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1997.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 35 Tahun 2011
Pembentukan Organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten bone bolango
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2007/No.35
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahin 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2007.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 35 Tahun 2006
PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2006/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :UU Nomor 37 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004;UU No 10 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ,ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD ,PENYUSUNAN RANCANGAN APBD ,PENETAPAN APBD ,PELAKSANAAN APBD ,PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH,PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ,PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD,KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ,PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ,PENGELOLAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ,
,
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
47 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 35 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telagh
dirobah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
pada Pasal 53, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Reklame.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK;
BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK;
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK;
BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH;
BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DENGAN KETETAPAN PAJAK;
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK;
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK;
BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING;
BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK;
BAB XIII
KEDALUARSA;
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA;
BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 35 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Baroko
ABSTRAK:
Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, diperlukan pengembangan dan pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Enrekang; dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Baroko sebagai pemekaran dari Kecamatan Alla.
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 8 Undang–Undang Tahun 1974 tentang Pokok–pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999
3. Undang–Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemidahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang;
PEMBENTUKAN KECAMATAN BAROKO
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
6 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
