Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.211 peraturan dalam 0,174 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran

Pendidikan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2011 No 28_ocr.pdf

Abstrak

Retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal; bahwa agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal, maka pelayanan kesehatan selain diselenggarakan oleh Rumah Sakit juga diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar; bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah semakin berkembang dan meningkat baik jenis, penggunaan teknologi serta sarana dan prasarananya sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan; bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Dan Penundaan Pembayaran, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi, ,Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Sanksi Administratif, Dan Pelayanan Dengan Penjamin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
29 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2012 No 28_ocr.pdf

Abstrak

Penyertaan Modal

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2012/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan investasi daerah, perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah diubah.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Arsip Struktur Organisasi Perpustakaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan

Abstrak

organisasi - tata kerja - kantor arsip dan perpustakaan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2008/No.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali, sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Hal-hal yang diatur antara lain pembentukan Kantor, kedudukan dan tugas pokok Kantor, susunan organisasi dan tata kerja Kantor, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural yang ada pada Kantor. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2001 dicabut
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang SOTK.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
Perda_Nomor_28_Tahun_2011_ocr.pdf

Abstrak

apbd

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Bahwa memenuhi ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/366/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2012 dengan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terperinci. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur sumber pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah dengan tujuan pengelolaan keuangan yang lebih terarah. Lampiran-lampiran yang menyertai peraturan ini memberikan detail yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk rekapitulasi belanja, daftar pegawai, piutang daerah, dan pengelolaan aset.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2011.
12 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2000

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2002

Minuman Keras/ Beralkohol

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1/Per/DPRD/1953 tentang Penjualan Minuman Keras
Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Untuk Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusinya

Download :
Perda Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Beralkhol-OCR.pdf

Abstrak

minuman keras/ beralkohol

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2002/No. 30 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Minuman Keras/ Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa memproduksi, menjual dan menggunakan minuman keras pada hekekatnya bertentangan dengan norma - norma keagamaan dan kesusilaan, dan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimangan dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan memproduksi, menjual dan menggunakan minuman keras; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas serta sesuai dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 1/ Per./ DPRD/ 53 tentang Perjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusirya yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Untuk Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusinya dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Minuman Keras / Beralkohol;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MEN.KES/IV/77; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN.KES/PER/11/1982; Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Produksi, Peredaran, Pengeceran Dan Penjualan Bab IV Ketentuan Larangan Bab V Pengecualian Bab VI Ketentuan Penyidikan Bab VII Ketentuan Pidana Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2002.
Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 1/Per/DPRD/1953 dab Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1976 dicabut.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Sosial Kabupaten Kebumen

Struktur Organisasi

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2004 No 28_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2004/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Sosial Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Sosial Kabupaten Kebumen yang meliputi Pembentukan, Keudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, Tata Kerja, Pengangkatan Dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
38 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 28 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010

APBD

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lam bat 6 ( enam) bu Ian setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010;
i ? lrtt : , .: .:,i ' • .: I" '. • 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 1959\ten Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Ne·gara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara' Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); ii SK Peraturan Daaerah 2010 CGMI --- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ··Pemerll<saan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nornor 4139); SK Peraturan Dccernh'zoto iii ::1,1,t; .,; ��·:/ ", {�\:·( ·,}�··. . 16. Peraturan Pernerlntah-sreomor-o Kedudukan Protokoler dan Keuangan>P · . . , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ,Neg 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor·,4416)! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); . 19. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran St< Peraturan Daaerah 2010 iv diubah dengan Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; SK Peroturon Daaerah 2010 I. v 30. Peraturan tentang Anggaran Pendapatan, Tahun Anggaran 2010; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Pasal 1 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 berupa Laporan Keuangan memuat: • a. Laporan Realisasi Anggaran; JI.< b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah I perusahaan daerah. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut : SK Peroturan Daaerah 2010 vi a. Pendapatan b. Belanja Surplus/ defisit c. Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. 648.163.056.534,74 <''. Rp. 3.114.672·.63i,15 Rp. 58.127.464.895,06 Rp. 1.536.891.232,50 Rp. 56.590.573.662,56 Pasal3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : ( 1) Selisih anggaran denga1 realisasi pendapatan Rp. (18.500.712.521,11) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 669.778.441.690,00 b. Realisasi Rp. 651.277.729.168,89 Selisih lebih/(kurang) Rp. (18.500.712.521,11) (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp.(75.737.809.121,87) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran belanja Setelah Perubahan Rp. 723.900.865.656,61 b. Realisasi Rp. 648.163.056.534,74 Selisih lebih/(kurang) Rp. (75.737.809.121,87) (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.57.237.096.600,76 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp. (54.122.423. 966,61) b. Realisasi Rp. 3.114.672.634,15 Selisih lebih/(kurang) Rp. 57 .237 .096.600, 76 ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp, 0.45 dengan rincian sebagai berikut: sejumlah sejumlah a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 58.127.464.894,61 b. Realisasi SK Peraturan Daaerah 2010 Rp. 58.127.464.895,06 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0.45 vii Rp. 1.536.891.232,50 Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.468.149.695,50) Setelah Perubahan b. Realisasi ,:�lz�: (5) Selisih anggaran dengan realisasl perig'eluara, " ' Rp,(2.468.149.695,50) denqan rincian sebagai berikut: , a. Anggaran pengeluaran Pemblayaan Rp. 4.005.040.928,00 • ( 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.2.468.149.695,95 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Rp. 54.122.423.966,61 Perubahan b. Realisasi Rp. 56.590.573.662,56 Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.468.149.695,95 Pasal4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp. 1.955.202.763.289,37 b. Jumlah Kewajiban Rp. 6.816.424.289,02 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.948.386.339.000,35 PasalS Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010 Rp. 58.011.449.355,06 Rp. 59.710.618.220,71 e. Arus kas dari aktivitas non anggaran f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010 d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 154.360.373.363,15 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp.(151.245.700.729,00) , Rp. (1.480.606.743,50) Rp. (11.224.093,00) Pasal6 Catatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf SK Peraturan Daaerah 2010 viii d Tahun anggaran 2010 memuat informasi kualitatif atas pos-pos laporan keuanqan. Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I. 7 Lampiran 1.8 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah rnenurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan PasalS Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. La po ran kinerja tercantum dalam Lampi ran V peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini. SI< Peraturan Daaerah 2010 ix Bupati Wajo menetapkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2011.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2000.